SIDRAP SPIRITNEWS.COM.– Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil membongkar kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Dalam operasi ini, polisi menangkap dua orang pelaku, yaitu seorang kepala dusun dan anggota kelompok tani yang diduga memperjualbelikan pupuk subsidi secara ilegal.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, dalam konferensi pers di Mako Polres Sidrap, Rabu (19/2/2025), mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, polisi menangkap HJ (52), Kepala Dusun 2 Desa Bola Bulu, yang juga merupakan anggota kelompok tani Sipakainge-Mamminasae.
“Ia diduga menggunakan jabatannya untuk mengambil jatah pupuk subsidi yang seharusnya diberikan kepada petani di desanya, lalu menjualnya secara ilegal dengan harga lebih tinggi,” ungkap Yudhiawan.
Sementara itu, seorang pekerja kebun bernama AS (62) berperan sebagai pembeli pupuk subsidi ilegal tersebut.
Polisi menduga bahwa AS membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal dibanding harga subsidi, sehingga mengakibatkan kelangkaan pupuk bagi petani yang berhak menerimanya.
Dari hasil pengungkapan, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 4 ton pupuk subsidi, yang terdiri dari, 21 karung pupuk Urea, 19 karung pupuk NPK Phonska, 74 karung pupuk Urea dan NPK Phonska tambahan dan 1 unit truk bermuatan pupuk bersubsidi.
Kedua tersangka kini menghadapi sanksi hukum berat. “Mereka dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 subs 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi,” kata Kapolda Sulsel.
Selain itu, mereka juga dikenai pasal dalam Permendag No. 04 Tahun 2023 dan Perpres RI No. 15 Tahun 2011.
Berdasarkan aturan tersebut, kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal dua tahun serta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pupuk subsidi merupakan program pemerintah untuk membantu petani kecil agar dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau.
Namun, penyelewengan seperti ini justru menyebabkan kelangkaan pupuk dan mempersulit petani mendapatkan pasokan yang dibutuhkan.
Menurut data dari Kementerian Pertanian, setiap tahun pemerintah mengalokasikan jutaan ton pupuk bersubsidi untuk mendukung sektor pertanian.
Sayangnya, banyak kasus penyelewengan pupuk subsidi terjadi di berbagai daerah, mulai dari penimbunan, distribusi tidak tepat sasaran, hingga penjualan ilegal dengan harga tinggi.
Kapolda Sulsel menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di daerah-daerah rawan penyalahgunaan.
“Kami tidak akan membiarkan praktik semacam ini terjadi.
Penyelewengan pupuk subsidi adalah kejahatan yang merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.
Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah dan aparat kepolisian telah mengambil berbagai langkah, dengan menerapkan sistem distribusi berbasis teknologi guna memastikan pupuk sampai ke petani yang berhak menerimanya.
Selain itu juga telah dilakukan pengawasan ketat terhadap distributor dan pengecer guna menghindari praktik kecurangan, menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi, baik dari kalangan aparat desa, distributor, maupun petani itu sendiri. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan distribusi pupuk subsidi.
Keberhasilan Polda Sulsel dalam mengungkap jaringan penjualan ilegal ini menunjukkan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Masyarakat, terutama para petani, diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi di wilayah mereka.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai tujuan, sehingga para petani benar-benar mendapatkan hak mereka dan hasil pertanian tetap terjaga.(*).
