MAKASSAR SPIRI INDONESIA.- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menegaskan akan menindaklanjuti berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Makassar, Muh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.
Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menyatakan bahwa kasus dana Covid-19, saat ini sudah berstatus P21 dan akan segera memasuki tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti.
Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perjalanan prosesnya.
Selain itu, terkait kasus kontainer, Polda Sulsel, telah menerima lampiran berkas dari pemerhati anti korupsi dan saat ini sedang dalam pendalaman.
Termasuk yang dilaporkan Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Makassar dua periode, Danny Pomanto, ke Polda Sulsel.
Dalam laporan GEMPAR NKRI, terdapat beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Danny Pomanto, termasuk kasus mangkraknya pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru (UPB) dan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan kontainer Makassar Recover.
Kasus mangkraknya Puskesmas UPB terjadi sejak 2022 dan dinilai telah merugikan negara.
Proyek ini mendapatkan anggaran APBD sekitar Rp9,8 miliar pada tahun 2023, namun realisasi pengerjaannya mengalami hambatan dan mangkrak.
Walikota Makassar Danny Pomanto dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap mangkraknya puskesmas UPB.
Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan kontainer Makassar Recover juga sudah mangkrak lebih dari dua tahun.
Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp15 miliar dengan asumsi anggaran yang dihabiskan sebesar Rp90 juta per kontainer.
Penyidik Polda Sulsel telah memeriksa seluruh camat dan bahkan Walikota Makassar Danny Pomanto, namun hingga saat ini, tak ada perkembangan pengusutan.
Kasus korupsi PDAM Makassar yang melibatkan Haris Yasin Limpo dan Irwan Abadi juga menjadi perhatian.
Walikota Danny Pomanto bahkan telah menerima premi asuransi terkait kasus ini, meskipun belakangan mengembalikannya.
DPP GEMPAR NKRI, meminta ketegasan aparat kepolisian Polda Sulsel untuk serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi ini dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
” Kami dari GEMPAR meminta Polda Sulsel segera mengusut serta meninjak lanjuti berbagai kasus ini.
Karena ada kasus seperti seperti korupsi PDAM, kasus kontainer sudah memiiki petunjuk bukti awal untuk melakukan penyidikan,” tegas Akbar Polo.
Dia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawal perkembangan laporan ini, agar penegakan hukum tidak tebang pilih dalam menentukan siapa yang terlibat.
“Hukum harus ditegakkan, walau esok langit akan runtuh,” kunci Akbar mengutip adigium dalan penegakan hukum. (*).
