Acara IAF ke-2 ini berlangsung sejak 1 hingga 3 September 2024 di ITDC, Nusa Dua, Bali. Dalam arahannya, Kapolri meminta seluruh personel TNI-Polri bersinergi guna memberikan pengamanan yang maksimal di KTT IAF. Jajaran yang bertugas di ring I, II dan III, terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik.
"Hal-hal yang terjadi di ring III, ring I, dan II juga harus terinformasi. Klaster yang sudah diatur dan kemudian seluruh informasi yang ada tentunya, Pak Panglima sebagai ketua keamanan bisa terinformasi dengan lengkap," kata Jenderal Sigit dalam pengarahannya seperti dalam keterangan tertulis, Senin (2/8/2024).
Sinergisme, kata Sigit, merupakan kunci keberhasilan dari TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi VVIP, VIP serta seluruh delegasi yang hadir dalam event tersebut.
"Ini menjadi bagian operasi yang merupakan satu kesatuan. Jadi mohon terhadap info-info, kegiatan-kegiatan, yang dilakukan, rekan-rekan ini semua terinformasi dengan baik," ujar Sigit.
Dengan terjalinnya sinergisme dan komunikasi yang baik, Sigit menyebut, apabila terjadi ancaman maupun gangguan, semua pihak yang terlibat bisa bergerak cepat untuk melakukan antisipasi.
"Sehingga, ketika ada potensi ancaman gangguan dan hal-hal yang kemudian harus kita lakukan langkah. Maka, pembagiannya sudah jelas, VVIP itu jadi tanggung jawab kewenangan Bapak Panglima dan jajaran. Kemudian kita yang VIP. Tolong ini bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Sigit.
TNI dan Polri terus berupaya maksimal melakukan pengamanan KTT IAF. Sebelum pelaksanaan, sejumlah persiapan juga telah dilakukan.
Karena itu, Sigit menegaskan, prinsip operasi pengamanan ini adalah tukar-menukar informasi dan mengenal satu sama lain, baik di ring I, II, dan III.
Sigit mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas untuk memahami peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
"Sehingga ini yang dipastikan, walaupun saat ini belum ada hal-hal terlalu serius, namun demikian masing-masing memahami apa yang harus dikerjakan," tutur Sigit.
Sigit juga berharap seluruh personel TNI-Polri bisa melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, khususnya di Bali, yang aktivitasnya terganggu, seperti adanya rekayasa lalu lintas dan hal lainnya.
"Termasuk juga kondisi terkait menyampaikan pendapat, ada protes dari masyarakat terkait pengalihan arus lalin," tutup Sigit.(*/sumber detiknews).
