![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSP29Drly1hU_SZz5CF6SKj0_CXtp2plKe79y3yiQPPVzsMGIfUBroHAsG4xSaHMk2LN2SxC6clz914dJgQ9PQSW6-ZBgoNWWcGtX1hV7dnSukGihjMEr9MgubCvWH3eohVc272rC2cIi7gyIQXlknNt2am89os1xY-ceWeD3jJDZYuSR6g7NH8qHFzWCT/s320/Screenshot_20231003-203243_Google.jpg)
JAKARTA SPIRITNEWS.- Polri menggelar Operasi Nusantara Cooling System (NCS) untuk mengamankan pemilu 2024. Kompolnas mengingatkan anggota Polri yang nekat tidak netral di Pemilu bisa disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Bisa kena sanksi PTDH jika ada yang nekat melanggar netralitas Polri," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Senin (2/10/2023).
"Jika sampai ada anggota Polri yang tidak netral, maka sanksinya pasti tegas, karena berdasarkan UU dan kode etik, pimpinan dan seluruh anggota Polri harus netral," tambahnya
"Kompolnas optimistis Operasi Nusantara Cooling System akan mampu menjaga situasi jelang, saat dan pascapemilu akan berlangsung aman, lancar, damai," katanya.
"Kompolnas mencatat prestasi Satgas Nusantara dalam pilkada serentak dan pemilu sebelumnya yang mampu menjaga situasi tetap kondusif. Bahkan sudah teruji mampu melakukan deteksi dini dan upaya-upaya preemtif serta preventif untuk menekan isu SARA serta hoax dan mencegah konflik," sambungnya.
Sebelumnya, Polri menggelar Operasi khusus bernama Nusantara Cooling System untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Operasi itu digelar untuk mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks selama masa Pemilu.
Kepala Operasi Nusantara Cooling System Irjen Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini kembali diaktifkan sejak 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.
"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan preemtif dan preventif," ujar Asep Edi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10).
Wakabareskrim Polri itu mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, operasi ini tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Tetapi, mengedepankan upaya dialog dan komunikasi.
"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," katanya. (*/detiknews).