JAKARTA SPIRITNEWS.- Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari mengemukakan demokrasi Indonesia harus dibangun di atas kebudayaan karena kebudayaan tidak pernah memecah belah, tapi justru menyatukan.
Sementara Pada keempatan tersebut, Atal Depari mengatakan dalam konteks demokrasi pendekatan kebudayaan tidak memecah belah, tapi menyatukan.
“Kebudayaan tidak membenci, tapi menghargai, dan toleransi. Ia tidak hanya minta suara, tapi juga mau mendengar suara sekeras apa pun, dari rakyat pemilik suara,” kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari saat membuka sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2024 di Jakarta di tengah tahun politik Pemilu 2024.
AK PWI Pusat kembali digelar pada puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta di tengah rangkaian proses pesta demokrasi Pemilu 2024 atau di tengah tahun politik.
“Kalau kita bicara tentang kebudayaan, tahun 2017 UNESCO telah menyatakan Indonesia adalah super power di bidang kebudayaan,” katanya. “Bahkan Presiden RI Joko Widodo menyebut berkali-kali DNA bangsa kita adalah kebudayaan,” tambah Atal.
Dalam konteks pesta demokrasi Pemilu 2024, PWI mendorong terwujudnya Pemilu yang tidak hanya jujur, adil, rahasia, tapi juga beradab.
Untuk mewujudkan itu, kita mesti berpulang pada politik yang berkebudayaan. “Kita selama ini telah terjebak pada politik transaksional,” katanya.
Politik transaksional telah merusak moral bangsa, dan maraknya praktik korupsi dari pusat hingga pelosok desa.
Kegiatan AK PWI Pusat merupakan adanya kesadaran bahwa pers dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan.
“Pers dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, kalau kita renungkan, bukankah pers lahir dari rahim kebudayaan,” jelasnya.
“Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, kebudayaan meliputi alam gagasan/ide, alam sistem kemasyarakatan. dan alam benda/hasil karya,” katanya.
Dunia pers adalah dunia yang sarat dengan ide/gagasan untuk menegakkan kebenaran lewat informasi yang objektif.
Karena lahir dari kebudayaan, maka wajar jika pers di negara yang satu dan di negara lain berbeda dalam bahasa, pendekatan, dan lain-lain. “Kode Etik Jurnalistik itulah pedoman profesi wartawan Indonesia,” katanya.
Atal mengungkapkan sejak AK PWI Pusat pertama diselenggarakan pada HPN 2016 di Lombok sampai AK PWI ke-5 pada HPN 2023 di Medan, sudah 48 bupati dan wali kota yang mendapat penghargaan tersebut.
Bupati dan wali kota yang pernah menerima AK PWI Pusat antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi Menteri PAN RB dan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat.
Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi memberi apresiasi penyelenggaraan AK PWI Pusat selama ini. Ia mengatakan tema AK PWI Pusat 2024, yaitu “Inovasi Budaya Lokal Unggulan untuk Memperkuat Identitas Daerah” memberi ruang yang luas untuk dimaknai.
Yusuf Susilo Hartono yang menjadi penggagas dan pelaksana AK PWI Pusat sejak 2016 menjelaskan soal tema dan ketentuan teknis apa yang harus dilakukan bupati atau wali kota yang ingin mengikuti AK PWI Pusat 2024.
“Yang pertama adalah harus mendaftar ke PWI Pusat baik melalui PWI di daerah, APEKSI atau APKASI maupun dinas Kominfo di daerah,” jelasnya.
Pendaftaran dan pengajuan proposal serta video dapat diajukan pada 2 Agustus sampai 2 November 2023. Penjurian diselenggarakan pada 3 – 10 November 2023.
Dari hasil penjurian akan dipilih 10 bupati/wali kota sebagai nomine untuk mendapatkan AK PWI Pusat berupa trofi Abyakta.
Trofi ini akan diserahkan Ketua Umum PWI Pusat disaksikan Presiden RI Joko Widodo pada HPN 2024.
Kesepuluh nomine tersebut wajib mempresentasikan proposal dan video di depan tim juri pada 19 – 20 Desember 2023 di Kantor PWI Pusat, Jakarta.
Bupati/wali kota yang terpilih jadi nomine harus mengenakan pakaian adat saat presentasi di depan tim juri yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan jurnalis senior.
Tim juri terdiri dari DR. Ninok Leksono, DR. Nungki Kusumastuti, Agus Dermawan T, Atal S. Depari, dan Yusuf Susilo Hartono.
“Kami juga akan membuat buku Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2024 berisi tentang profil para bupati dan wali kota penerima AK PWI Pusat 2024,” pungkas Yusuf Susilo Hartono.(*/INDOTREN.COM).
