![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjthdKx_XxlDku2d_jonoM6D6YWPwS3r7Y3JqnWMfT5pyUpWUu4jPPUJKECiMl0T3ixYGEAvoIp-E-UQT2oTsiximwCXpYzP2UGn3eH1lPAbleWSbBWU6XuzDfUMSE1vhfxFUARzb-5C1SIPLOO8F07zIDug77M18Ou8DAx7DYl9N2PuKy4UdayJCoQhA/s320/IMG-20230608-WA0064.jpg)
JAKARTA SPIRITNEWS.- Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkapkan bahwa TOC atau Transnational Organized Crime adalah hal yang paling berbahaya (Most Dangerous) dan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) atau penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak diregulasi adalah hal yang paling mungkin/sering (Most Likely) terjadi di perairan Indonesia.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN4FCR4r9CfC8wU72o4XNGCBE4uvQe4qJ49rN-j9BqprJHDC_P4iIHAFDKitprPv4iPIxv2gTKF_jmeYVJNkTznGqw5GsY-7M2FF2sNgOwF0zHTQ66b2aA0Vy9Cia7wkARKxxF6qo_lG-lVYIOqvtTeOI_E9x5rnUGrOECYWgZrJpPpEIQC1pbUIQufw/s320/IMG-20230609-WA0014.jpg)
Terlebih lagi kasus tertinggi yang terjadi diperairan Indonesia adalah IUU diikuti oleh kasus penyelundupan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Laksda Bakamla Bambang Irawan, S.E., M.Tr., Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla pada acara talkshow di @america, Jakarta, Kamis (08/06/2023).
Pemahamanan tentang penangkapan ikan illegal selama ini masih diartikan secara sempit yang pada kenyataanya kegiatan ini ternyata tidak selalu murni penangkapan ikan melainkan disertai beberapa pelanggaran hukum lainnya yang bahkan dikategorikan sebagai TOC.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2elRFxavG8mIzBTGZph367YIu7J4e1kS9K-y2U5u882ybHAStk4f30_BBRZTXW7lrCba0vriieg3KAWWCL4qA1lewZ1mHZL5C_-U4ohm4c1bnZGB4gBmxsu39mx-_WZsUfTs-1cKxBsWkavGOSlKYPtzOQEIjnL-fxsOCjT_ODs3rG3uww55z8TMTiw/s320/IMG-20230609-WA0013.jpg)
Adapun faktor pendorong dari IUU adalah pengawasan pelabuhan yang lemah dan rumit, Pengawasan di laut yang lemah, sulit dan mahal serta kerentanan masyarakat pesisir.
Faktor pendorong ini disampaikan oleh Dinna Prapto Raharja, Ph.D. , Associate Professor Hubungan Internasional di Universitas Bina Nusantara.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCwJ6tkgKk0RfOPVHtVh2Hpkr472dWqCNffHk0JJGv96psbcAwhpua6PC6mNzDfuFCU9K2j3NQNGQ7xxIcuWtwbJfpAObEt2nO1QMHLhR2XpAuKTO51l-f7_BhDl70Wy_5nvVynDThxAuT8nzajUD6lLRFW5u4uO9S39FYSpXoaapQFyVuPFp2ucoTrw/s320/IMG-20230609-WA0015.jpg)
KKP dalam hal ini juga memberlakukan apa yang disebut dengan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota dengan tujuan untuk mewujudkan legal, regulated and reported fishing di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stok ikan dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional. Jelas Dr. Anastasia R.T.D. Kuswardani, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa juga bertanggung jawab menjaga tidak hanya kedaulatan wilayah melainkan juga berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dan memastikan bahwa semua kekayaan alam bangsa Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.(*/Chiber/Sumber;Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio).