SPIRITNEWS JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk tidak ketergantungan terhadap utang luar negeri. Pasalnya, utang luar negeri Indonesia selama enam tahun Presiden Jokowi memimpin mencapai Rp 3.148,09 triliun atau melonjak 124 persen dari periode sebelumnya.
Syarief menilai besarnya utang luar negeri yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji mereka.
Utang luar negeri yang makin membludak akan makin membebani keuangan negara di tengah pandemi Covid-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi," ungkap Syarief dalam keterangannya, Sabtu (23/1).
Syarief melanjutkan Bank Dunia telah merilis laporan International Debt Statistics (IDS) yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri tertinggi di dunia. Indonesia menempati urutan keenam.
Dalam laporannya, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan posisi utang luar negeri Indonesia 5 persen dari tahun 2018 yang tercatat sebesar USD 379,58 miliar.
Bahkan, apabila dibandingkan posisi utang luar negeri Indonesia 2019 dengan 10 tahun sebelumnya, maka ada peningkatan hingga 124 persen. Adapun posisi utang luar negeri Indonesia 10 tahun atau di 2009 hanya sebesar USD 179,40 miliar.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap gross national income (GNI) yang telah mencapai 38,64 persen Menurutnya, PNB Indonesia berkisar Rp 15.779,7 triliun. Dengan utang luar negeri mencapai Rp 6098,2 triliun, berarti rasionya berkisar 38,64 persen, dikutip dari media Jpnn.com.
Indikator ini juga menunjukkan kemampuan membayar utang Indonesia makin memburuk," tegas Syarief. Ia juga menegaskan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Syarief mengatakan rasio utang Indonesia kemungkinan akan naik beberapa tahun mendatang akibat tekanan pandemi Covid-19. "Belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan penyusutan penerimaan negara, ditambah utang yang makin membengkak," jelas Syarief.
Ia menyebutkan bahwa selama ini pemerintah telah mengucurkan dana besar hingga Rp 800 triliun yang didominasi utang luar negeri untuk menanggulangi Covid-19 namun tidak membuahkan hasil yang optimal.
"Ekonomi Indonesia malah terkontraksi minus dan resesi pertama kali sejak tahun 1999, padahal sudah dikuncurkan dana besar. Ini membuktikan bahwa persoalannya ada pada manajemen penanganan pandemi dan utang luar negeri bukanlah solusi," pungkas Syarief. (*/red/jpnn).
