Foto, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Supratman mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Ketua FK LPM Kecamatan Manggala Andi Pasamangi Wawo ,
saat reses anggota Legislatif Daerah Pemilihan IV di aula kantor kecamatan Manggala.
ONLINE-SPIRIT.COM.- Kedepan diharapkan insentif RT dan RW ditetapkan besaran dan selisihnya dengan tidak mengacu lagi pada Perwali 72 tentang 9 indikator yg melibatkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menilai di tiap kelurahan.
Sementara menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Supratman mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Ketua FK LPM Kecamatan Manggala Andi Pasamangi Wawo dalam reses anggota Legislatif Daerah Pemilihan IV di aula kantor kecamatan, yg antaralain menyarankan indikatornya diperkecil jadi 3 saja. Yaitu, Komunikasi, kamtibmas dan kebersihan.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa yang sebenarnya bila mengacu pada Visi dan Misi Walikota sebelumnya, tak perlu ada Perwali tersebut karena PAD sdh capai Rp. 1 Triliun lebih. "In shaa Allah sy akan coba wacanakan utk disepakati dgn mengacu pada Juknis serta perwakilan BPM di Kelurahan, karena anggarannya melekat di BPM, " katanya.
Sambungnya dia menambahkan kewenangan sepenuhnya soal penggantian Ketua RT dan Ketua RW pada Lurah dan Camat, tergantung masalahnya krn dasar ke'lahir"an SKnya.
Sebelumnya, beberapa tanggapan berkembang dalam diskusi yg disampaikan sejumlah Tokoh Masyarakat serta para Ketua LPM. Seperti, masalah parkir kendaraan angkutan sampah di pemukiman masyarakat dan usulan proyek berapakali dalam musrenbang yg belum terealisir, seprti jalan lingkungan, drainase, pendidikan, termasuk jalan khusus ternak yg selama ini mengganggu lalulintas di poros jalan provinsi yang hubungkan Makassar dan Kab Gowa, reses yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Makassar Komisi A Nurhaldin NH serta Camat, Sekcam dan para Lurah dilanjutkan peninjauan lapangan (*/Apsm).
