Foto, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, meminta Presiden RI Joko Widodo,
bertindak tegas dengan menolak rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA)
KENDARI, SPIRITNEWS.- Sementara Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, meminta Presiden RI Joko Widodo bertindak tegas dengan menolak rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China berjumlah 500 orang untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Pemerintah seharusnya membatalkan rencana mendatangkan sebanyak 500 Orang Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China di PT VDNI dan PT OSS, yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
Sementara kali ini penolakan tersebut, langsung disampaikan oleh Ketua DPRD Konawe, Ardin bersama Bupati Konawe, Kerry Syaiful, PT VDNI dan PT OSS, harus membatalkannya tegasnya.
Lebih lanjut Ardin mengungkapkan, bahwa saat ini anggota dewan mengikuti apa yang sudah menjadi arahan dari bupati, sejak awal kalau kedatangan 49 TKA di VDNI itu juga sudah mendapat penolakan, tandasnya.
Sambungnya menuturkan bahwa kita harus ikut arahan bupati, dengan penolakannya terhadap kehadiran TKA tersebut, karena ini adalah untuk kebaikan warga di Konawe kata Ardin kepada wartawan, belum lama ini.
Dengan alasan lain yang menegaskan penolakan karena banyaknya tenaga kerja lokal yang harus dirumahkan di tengah pandemic, koh Tenaga Kerja Asing (TKA) masa mau diterima, ujarnya.
Pertanyaaan kita semua aneh sekali karena tenaga lokal dirumahkan tapi kenapa kita mau datangkan ratusan Tenaga Kerja Asing itu, tanya Anggota Dewan Ardin.
Pada kesempatan itu, Bupati Konawe Kerry Syaiful juga mengakui merasa bingung dan sangat menyayangkan jikalau, “Tenaga Kerja Asing (TKA) itu harus didatangkan, padahal disaat kedatangan sebanyak 49 Orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lalu itu juga sudah mendapat banyak kecaman, tegasnya.
Kerry Syaiful mengaku sangat bingung, kasian warga Konawe jika 500 Orang TKA itu datang, kita kan tidak tahu corona ini bisa terjadi dengan siapa saja, sedangkan tenaga kerja kita juga masih banyak, kenapa harus datangkan dari luar, tutupnya.
Lebih lanjut Syarief mengatakan bahwa dengan rencana masuknya 500 TKA ini jika terealisasi dinilainya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19, hingga kehilangan pekerjaan termasuk pemasukan ekonominya, kata Wakil Ketua MPR-RI.
Dikatakan pula bahwa ini terindikasi adanya ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan oleh masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi, terang Syarief di Jakarta belum lama ini, (*/Sumber berita DetikNews).
