Foto, dokumen spiritnews.com.
JAKARTA ONLINE-SPIRIT.COM.- Pemerintah segera mencairkan Bantuan sosial tunai (BST) untuk tahap kedua dan dana BST tahap yang kedua ini sudah di Kantor PT Pos Indonesia (Persero).
Sehingga perlu kita ketahui bahwa ada dua mitra penyalur BST selama tiga bulan, pertama PT Pos Indonesia mengcover sekitar 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sisanya disalurkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara).
Sementara total target penerima adalah sebanyak 9 Juta KPM di seluruh Indonesia, diharapkan agar penyalurannya itu tepat sasaran.
Selain itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial menuturkan bahwa rencana awal Juni untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga kan kalau sesuai schedule itu minggu ketiga bulan Juni,tutur Asep Sasa Purnama Dirjen Kemensos, sesuai yang dikutip dari media detikcom, di Jakarta Pada Hari Selasa Tanggal 26/5/2020.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa program BST ini setiap KPM akan mendapat Rp 600.000 per bulannya. Penerima BST ini di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos, atau sasarannya warga miskin yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4, dan non desil, jelasnya.
Dimana BST ini program baru selama COVID-19 atau di luar dari bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Sedangkan menurut Asep disampaikan bahwa proses pencairan tahap kedua dan ketiga bisa lebih mudah lantaran dua mitra penyalur sudah memiliki data penerima yang tepat.
Diungkapkan pula bahwa yang paling rumit itu diawal karena angka sekian lokasinya di mana dan siapa yang menerima, setelah itu kan top up, kedua sudah tahu masyarakatnya siapa, ujarnya.
Asep juga menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman pertama teman-teman Kantor Pos sudah tahu, kalau skenarionya sekian akan diatur, akan di split, jadi ada strategi layanan mendekatkan layanan salur BST di tingkat desa, tambahnya.
Sambung Asep menegaskan bahwa program BST akan membuat masyarakat tenang apalagi yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi Corona namun tidak masil program perlindungan sosial yang sudah ada selama ini.
Karena karena keinginan pemerintah mau sekali melihat masyarakat menjadi tenang, karena semula kan takut terlambat kalau tidak dicairkan, hilang, tapi mereka tenang bahwa pemerintah komit, terang Asep belum lama ini. (*/Sumber berita detik.com).
