Foto, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, saat memberikan keterangan pers terkait SK
Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
di Wilyah Kota Makassar. Pada Hari Kamis Tanggal 16/4/2020.
MAKASSAR, SPIRITNEWS. COM.- Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan (Menkes) RI telah menyetujui Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Makassar tertanggal 16 April 2020.
Sementara tersebut, persetujuan PSBB Kota Makassar tertuang dalam SK dengan nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilyah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan penularan corona virus disease 2019 (Covid-19).
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Gubernur) Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah juga membenarkan disetujuinya PSBB untuk Kota Makassar di berlakukan, tetapi harus disosialisasikan selama sepekan.
Namun Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa kita menekankan sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan PSBB untuk Kota Makassar, ungkap Gubernur Sulsel.
Dengan sejumlah poin penting harus menjadi perhatian betul-betul dalam menggodok Perwali terkait PSBB di Makassar yang menjadi payung hukum, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama ini diberlakukan.
Hal tersebut saya sudah sampaikan Pak Walikota Makassar kemarin supaya hal ini betul-betul dibuat perwali, tutur Nurdin Abdullah, Pada Hari Kamis Tanggal 16/4/2020.
Lebih lanjut Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa PSBB untuk Kota Makassar tidak serta merta diberlakukan setelah mendapat izin Menkes, ujar Gubernur Sulsel.
Selain itu, kita perlu melakukan sosialiasi kepada masyarakat selama satu pekan, termasuk memastikan semua orang dalam pemantauan (ODP) betul-betul sudah menjalani isolasi, katanya.
Diakhir keterangan Nurdin Abdullah menyampaikan supaya kita bisa disiplin menjalankan, jangan sampai ada yang mengisolasi yang lain berkeliaran, jelas Nurdin. (*/Sumber berita Humas Pemprov Sulsel).
