Foto, Gubernur Sulsel MoU dengan PT. GLANDALE PARTNER. bertempat
di gedung Apkasi Sahid Center Lantai 21 Jakarta Pada Hari Kamis Tanggal 30/01 kemarin.
Jakarta, SpiritNews. com.- Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) didampingi Pj. Walikota Makassar, Kadis DPLH Prov Sulsel, dan Kadis Binamarga Sulsel menandatangani MoU dengan pihak investor PT. GLANDALE PARTNER yang diwakili oleh Presiden Direktur, Ibu Sukmawati Syukur yang berkantor di Sampoerna Strategic Building South Tower18 floor Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan.
Sementara berdasarkan pantauan awak media, acara penandatanganan berlangsung dengan lancar dengan suasana penuh semangat dari semua yang hadir dalam acara itu, bertempat di gedung Apkasi Sahid Center Lantai 21 Jakarta Pada Hari Kamis Tanggal 30/01 kemarin.
Dalam kesempatan itu NA menyampaikan bahwa pihak Pemprov Sulsel akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti kerjasama ini karena tertib sampah di Makassar Sulsel harus segera ditangani. "Investor Glandale yang menggunakan teknologi Jerman itu mampu mengolah sampah menjadi solar dengan teknologi ramah lingkungan,"ungkap Nurdin Abdullah.
Presiden Direktur PT. Glandale Partner, Ibu Sukmawati Syukur menambahkan bahwa dalam waktu dekat bulan Februari ini akan segera action tahap pertama survey pra FS dan pengambilan berbagai data lapangan. "Kita akan bersinergi dengan Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar untuk percepatan merealisasikan program industri pengelolaan sampah jadi solar yang nantinya dapat dijual kepada masyarakat umum,"terangnya.
Sementara, Kadis Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, Andi Hasdullah yang hadir mendampingi menjawab pertanyaan media menyebut bahwa secara teknis instansi DPLH yang ia pimpin siap menfasilitasi dan melakukan pendampingan masuk pada tahapan mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.
"Dari aspek tuntutan tertib sampah kita memang sudah masuk pada kategori mendesak, terutama di Kota Makassar seperti kondisi di TPA Tamangapa.
Itu produksi sampah perhari rata-rata 900 sampai seribu ton, ini harus segera ditangani karena jumlah itu sudah over dan posisinya berada dalam kota dan di sekitarnya itu adalah daerah permukiman," tutup Andi Hasdullah. (*/Diskominfo Sulsel).
