Foto: Gubernur Nurdin Abdullah
SpiritNews.com.- Strategi utama kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dalam percepatan pembangunan daerah adalah memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan dan salah satunya adalah kolaborasi dan sinergi dengan seluruh kabupaten/kota dan bahkan menembus sampai kepada pemerintahan desa.
Hal itu diungkapkan Kadis Kominfo-SP Provinsi Sulsel Andi Hasdullah saat membuka Bimbingan Teknik Keterbukaan Informasi Publik Melalui Penguatan PPID Desa, mewakili Gubernur Nurdin Abdullah, di hotel The Novena Kabupaten Bone, Kamis (19/12/2019).
Kegiatan dalam rangka standarisasi layanan keterbukaan informasi publik desa ini dihadiri oleh para bupati terkait dan unsur forkopinda, sejumlah OPD, para camat, kepala desa, sekretaris desa se kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai. Peserta Bimtek ini sebanyak 867 orang.
Gubernur NA, dalam sambutan yang diwakili Andi Hasdullah, mengemukakan, jikalau desa dikelola dengan baik, terbuka/transparan, disertai bebagai inovasi maka dipastikan percepatan pembangunan di Sulsel akan dapat dipacu untuk menghadirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Gubernur juga menegaskan, agar tatakelola pemerintahan desa dilakukan dengan transparan dengan melibatkan partisipasi publik dalam membangun desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan.
"Kalau kepala desa berkinerja dan berkarya baik pasti akan dicintai rakyatnya. Kita berharap kepala desa tidak terganggu dengan hal yang berkaitan dengan pertanggungung jawaban karena para kepala desa telah mengelola dana desanya dengan akuntabel," tandasnya.
Nurdin Abdullah menambahkan bahwa dia ingin para kades menjaga suasana yang kondusif dan fokus untuk melakukan inovasi memajukan desanya.
Selanjutnya, terkait dengan lomba desa, Gubernur menyatakan, pihak Pemprov, akan menilai prestasi desa secara objektif.
"Tim penilai tak usah dilayani dan diservice khusus. Jangan karena dengan pendekatan khusus, lalu desa itu jadi juara. Kita tidak mau keberhasilah kamuflase, tapi kita ingin benar ada prestasi sehingga desa itu memenangkan lomba desa. Saya berikan reward. Kepada desa yang juara, kita kasih dana satu milyar rupiah, juara dua 750 juta rupiah, juara tiga 500 juta rupiah," ungkapnya.
Reward itu diberikan supaya ada motivasi desa untuk berpacu.
Para kades juga diminta untuk menyusun perencanaan berdasarkan potensi desa menyesuaikan dengan progran unggulan provinsi sulsel yaitu pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan parawisata, serta merawat lingkungan.
Dikatakan, kalau desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi maka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana bukan hanya dana desa atau ADD, tapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke desa.
"Jadi kolaborasi dan sinergitas bukan hanya dengan kabupaten saja tapi juga dengan pemerintahan desa," tegas Gubernur.
Kadis Kominfo-SP Sulsel Andi Hasdullah selaku penyenggara acara bimtek keterbukaan info publik desa menambahkah bahwa keterbukaan info publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tatakelola pemerintahan desa yang baik karena terjadi interaksi dan partisipasi publik dalam membangun desa.
"Rakyat di desa merasa memiliki dan menikmati hasil pembangunan di desa lalu kemudian rakyat akan bangga dan akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya, sehingga lahir apa yang kita sebut pemberdayaan masyarakat," ucapnya.
Menurut Hasdullah, kegiatan ini akan terus dilanjutkan sampai selesai menyasar 2225 desa di Sulawesi Selatan.
Dikahir keterangannya manyapaikan bahwa kita akan kawal bersama secara berjenjang dalam menghadirkan desa yang terbuka/transparan, agar melahirkan desa maju dan mandiri di Sulawesi Selatan, jelasnya.(*/Sumber berita Kominfo Sulsel).
