Foto, Ratna Susianawati, Staf Ahli Menteri Komunikasi Pembangunan, saat menjadi pemateri di Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
Makassar, SpiritNews.com.- Staf Ahli Menteri Komunikasi Pembangunan Ratna Susnawati, SH., MH., mengapresiasi kepedulian Dewan Pers, terhadap anak anak bangsa saat memberikan materi diacara Sosiali Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, di Provinsi Sulsel bertempat Jln Hasanuddin, di Hotel Santika, Makassar Pada Hari Rabu Yanggal 7 Agustus 2019.
Foto, Hendrik C Bangun Wakil Ketua Dewan Pers dan PPPA Provinsi Sulsel.
Sementara kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Anak serta PPPA Provinsi Sulsel dengan Dewan Pers melaksanakan Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dengan Tema, Peningkatan Kualitas Pemberitaan Media Yang Ramah Anak.
Adapun inti dalam materi Ratna Susianawati, Staf Ahli Menteri Komunikasi Pembangunan Republik Indonesia, berharap setelah sosialisasi ini dilaksanakan kami berharap kepada teman teman media sedapat mungkin memberitakan sesuatu yang dapat mencerdaskan anak bangsa, khusunya anak anak yang di Makassar, kata Bu Ratna sapaan akrabnya.
Dalam materi Ketua Dewan Pers Hendrik C Bangun, menegaskan bahwa Wartawan ditu dalam menulis diharuskan merahasiakan identitas anak, tidak boleh ada deskripsi/rekonstruksi peristiwa, yang bersifat seksual dan sadistis, dalam pemberitaan, tutur Wakil Ketua Dewan Pers.
Sementara inti dalam materi Wakil Ketua Dewan Pers, mengajak kepada semua teman teman wartawan, untuk tidak diperbolehkan opini yang dijadikan berita, serta Wartawan juga harus selalu mengutamakan Cek dan Ricek sebelum menyiarkan beritanya, tegasnya.
Diakhir materi Wakil Ketua Dewan Pers menyampaikan harapannya kepada Pemerintah daerah melalui dinas yang terkait untuk lebih meningkatkan kerjasamanya dengan media yang ada di Sulsel khususnya yang ada di Makassar.
Kegiatan ini turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Dari Instansi yang terkait dengan anak, Media Cetak, Media Elektronik, Media online.
Wakil Ketua Dewan Pers menegaskan bahwa tidak boleh Wartawan ditangkap masalah berita, tetapi narasumber diwajibkan melakukan hak jawabnya, tutupnya (*).
