Foto, Kababinkum TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, S.H., M.H. didampingi Kasdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistijono,
di Hotel La’raz Jl. Lagaligo Makassar, Pada Hari Selasa Tanggal 23/04/2019.
SpiritNews.com.- Badan Pembina Hukum (Babinkum) TNI menggelar kegiatan Mobile Training Team (MTT) penerapan Hukum dalam Operasi Militer Tahun Anggaran 2019, berlangsung di Hotel La’raz Jl. Lagaligo Makassar, Pada Hari Selasa Tanggal 23/04/2019.
Kababinkum TNI Memasangkan tanda peserta MTT direncanakan akan berlangsung selama tiga hari kedepan dari tanggal 23 s.d. 25 April 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang.
Kegiatan MTT ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pembina Hukum (Kababinkum) TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, S.H., M.H. didampingi Kasdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistijono.
MTT direncanakan akan berlangsung selama tiga hari kedepan dari tanggal 23 s.d. 25 April 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang yaitu pejabat hukum jajaran Babinkum TNI di Wilayah Makassar, Kodam XIV/Hasanuddin, Koops AU II dan Lantamal VI/Makassar.
Kababinkum TNI dalam sambutannya menyampaikan, melalui kegiatan MTT ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan hukum bagi personel yang akan melaksanakan tugas operasi militer baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Penyelenggaraan MTT ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena merupakan salah satu sarana berhasil atau tidaknya suatu operasi militer, tolak ukur berhasil tidaknya suatu operasi militer bukan hanya ditentukan tercapainya target operasi, melainkan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit di daerah operasi”, ujarnya.
"Manfaatkan forum ini secara optimal dengan melakukan diskusi mengenali hal-hal yang biasa terjadi di daerah operasi baik di dalam negeri maupun penugasan di luar negeri, sehingga dapat diaplikasikan di lingkup tugas masing-masing dengan baik dan benar ", tambahnya.
Ditambahkan Kapendam XIV/Hsn Kolonel Inf Maskun Nafik, menuturkan bahwa materi yang akan disampaikan diantaranya Hukum Udara, Hukum Laut, Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional, tutur Maskun, (*).
