Foto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise,
saat menyerahkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya 2018,
di Istana Wapres, Jakarta Pada Rabu Tanggal 19 Desember 2018.
Sementara berdasarkan pantauan awak media penganugerahan itu diterima oleh Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi,M.Si., yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, di Istana Wapres, Jakarta, Pada Rabu Tanggal 19 Desember 2018.
Bupati Bone menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemda Bone yang telah menunjukkan kinerjanya dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
“Semoga penghargaan ini terus memacu kita semua untuk mewujudkan masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera” kata Bupati Bone.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berpesan untuk selalu menjadikan isu gender sebagai perhatian utama selain isu demokrasi dan perubahan iklim.
“Saya ucapkan selamat atas upaya tersebut kepada penerima penghargaan. Dalam perkembangan dunia, ada tiga isu yang perlu ditingkatkan, selain demokrasi, perubahan iklim, dan juga yang selalu menjadi perhatian dunia adalah kesetaraan gender.
” Itulah sebabnya Indonesia menerapkan mengarusutamakan kepentingan gender saat ini, karena isu kesetaraan gender sangat erat kaitannya dengan isu-isu demokrasi,” jelas Wapres JK.
Terkait kesetaraan gender, Wapres JK mencontohkan betapa suksesnya demokrasi Indonesia jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Padahal sistem demokrasi di negara adidaya tersebut telah ada sejak 250 tahun yang lalu.
Namun faktanya, di Amerika Serikat belum ada presiden dari kaum perempuan. Sementara di Indonesia yang notabene sistem demokrasinya baru berjalan selama beberapa dekade, sudah pernah dipimpin oleh presiden perempuan, yakni Megawati Sukarno.
Di kabinet Indonesia juga punya rekor, terdapat 25 persen kabinet sekarang dikendalikan oleh perempuan,” kata JK.
Di Bone sendiri kalau berbicara tentang kesetaraan gender tak diragukan, dari sejak masa kerajaan ada 6 perempuan yang menjadi pemimpin / ratu.
Berikut 6 Srikandi Bone yang pernah memimpin, antara lain :
1. We Banrigau, 1470-1510, Ratu Bone Ke-4
2.We Tenri Pattuppu, 1602-1611, Ratu Bone Ke-10
3. We Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung, 1714-1715 dan 1724-1749, Ratu Bone Ke-17 dan Ke-21.
4. We I Mani Ratu Arung Data, 1823-1835, Ratu Bone ke-25
5. We Tenriawaru Pancaitana-Besse Kajuara, 1857-1860, Ratu Bone Ke-28
6. We Fatimah Banri Datu Citta, 1871-1895, Ratu Bone Ke-30
Dan hingga saat ini di bawah kepemimpinan Bupati H.A.Fahsar bersama Wakil Bupati H.Ambo Dalle, di struktur OPD Pemkab Bone banyak melibatkan perempuan, bahkan sebagai Kadis, Camat, dan Lurah.
Jadi masalah demokrasi dan kesetaraan gender di Bone bukan lagi barang baru, sudah berlangsung sejak dahulu, dan budaya demokrasi warisan para pendahulu itu menjadi kearifan lokal dan diterapkan Pemkab Bone hingga saat ini.
Oleh karena itu, tahun 2016 lalu Bone juga dinobatkan sebagai penerima Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya Tingkat Nasional seperti tahun ini. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali, dan diberikan serangkaian peringatan hari ibu.
Penghargaan APE yang diraih Kabupaten Bone tersebut merupakan capaian tertinggi yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dinilai sukses mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bone.
Selain Kabupaten Bone, terdapat 159 kabupaten/kota lainnya yang juga meraih penghargaan serupa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2018. (*) Sumber berita Humas Pemkab Bone.
