Foto,Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas
tentang Tindak Lanjut dari Program Dana Abadi Pendidikan,
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu lalu sore.
SpiritNews.com.- Pemerintah Republik Indonesia (Presiden) Joko Widodo dengan sapaan akrabnya (Jokowi) mengemukakan, dana abadi pendidikan telah mencapai lebih dari Rp31 triliun dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang.
Sementara menurutnya besarnya dana abadi pendidikan ini, menurut Presiden, bisa menjadi sebuah jembatan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia hari ini dan di masa-masa ke depan,tuturnya.
Selain itu dikatakan juga bahwa untuk itu, Presiden meminta agar dana abadi pendidikan itu dikelola secara tepat, lebih produktif, lebih terukur, dan jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM bangsa.
“Dimulai dari proses rekrutmen para penerima beasiswa yang harus mencerminkan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang menjaring putra putra terbaik dari seluruh pelosok tanah air,” kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut dikatakan disaat menyampaikan pengantar diacara rapat terbatas tentang tindak lanjut dari Program Dana Abadi Pendidikan,di Istana Kepresidenan Bogor,tepatnya di Jawa Barat, Pada Hari Rabu lalu sore.
Kemudian dari segi bidang studi yang akan ditekuni dan dipelajari, menurut Presiden, juga harus mencerminkan kebutuhan Indonesia hari ini dan hari-hari yang akan datang. “Jangan asal mengirim ke luar negeri,” ujarnya.
Presiden menekankan pentingnya ada pemetaan di bidang-bidang strategis yang sekarang ini tertinggal, dan harus mampu dikejar ketertinggalan pada bidang-bidang strategis untuk dikembangkan di masa yang akan datang.
Dari segi tempat belajar, lanjut Presiden, juga jangan hanya monoton, jangan mengelompok di satu negara tujuan saja. “Kita lihat keunggulan dari negara-negara tersebut untuk dipelajari anak-anak muda kita,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga meminta agar dana abadi pendidikan bisa juga dipergunakan untuk membiayai penelitian yang mendorong daya saing bangsa yang berkaitan dengan pangan, energi dan mengantisipasi disrupsi teknologi, pengembangan digital ekonomi dan riset-riset produktif lainnya.
Syaratnya satu, lanjut Presiden, hasil riset jangan menumpuk di perpustakaan.
Yang terakhir, Presiden Jokowi meminta agar dana abadi pendidikan juga seharusnya bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan, yang saat ini mayoritas lulusan SD dan lulusan SMP, yang memerlukan keterampilan.
Untuk itu, Presiden meminta dikalkulasi jika program beasiswa bisa diberikan kepada para pekerja untuk meningkatkan keterampilannya sehingga mereka menjadi lebih profesional, yang memiliki keahlian-keahlian yang baik. Ia menambahkan bahwa peruntukannya juga bisa dalam bentuk program beasiswa pendidikan maupun untuk pelatihan vokasi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moloek, dan Menkominfo Rudiantara. (*) Sumber berita Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.
Sementara menurutnya besarnya dana abadi pendidikan ini, menurut Presiden, bisa menjadi sebuah jembatan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia hari ini dan di masa-masa ke depan,tuturnya.
Selain itu dikatakan juga bahwa untuk itu, Presiden meminta agar dana abadi pendidikan itu dikelola secara tepat, lebih produktif, lebih terukur, dan jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM bangsa.
“Dimulai dari proses rekrutmen para penerima beasiswa yang harus mencerminkan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang menjaring putra putra terbaik dari seluruh pelosok tanah air,” kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut dikatakan disaat menyampaikan pengantar diacara rapat terbatas tentang tindak lanjut dari Program Dana Abadi Pendidikan,di Istana Kepresidenan Bogor,tepatnya di Jawa Barat, Pada Hari Rabu lalu sore.
Kemudian dari segi bidang studi yang akan ditekuni dan dipelajari, menurut Presiden, juga harus mencerminkan kebutuhan Indonesia hari ini dan hari-hari yang akan datang. “Jangan asal mengirim ke luar negeri,” ujarnya.
Presiden menekankan pentingnya ada pemetaan di bidang-bidang strategis yang sekarang ini tertinggal, dan harus mampu dikejar ketertinggalan pada bidang-bidang strategis untuk dikembangkan di masa yang akan datang.
Dari segi tempat belajar, lanjut Presiden, juga jangan hanya monoton, jangan mengelompok di satu negara tujuan saja. “Kita lihat keunggulan dari negara-negara tersebut untuk dipelajari anak-anak muda kita,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga meminta agar dana abadi pendidikan bisa juga dipergunakan untuk membiayai penelitian yang mendorong daya saing bangsa yang berkaitan dengan pangan, energi dan mengantisipasi disrupsi teknologi, pengembangan digital ekonomi dan riset-riset produktif lainnya.
Syaratnya satu, lanjut Presiden, hasil riset jangan menumpuk di perpustakaan.
Yang terakhir, Presiden Jokowi meminta agar dana abadi pendidikan juga seharusnya bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan, yang saat ini mayoritas lulusan SD dan lulusan SMP, yang memerlukan keterampilan.
Untuk itu, Presiden meminta dikalkulasi jika program beasiswa bisa diberikan kepada para pekerja untuk meningkatkan keterampilannya sehingga mereka menjadi lebih profesional, yang memiliki keahlian-keahlian yang baik. Ia menambahkan bahwa peruntukannya juga bisa dalam bentuk program beasiswa pendidikan maupun untuk pelatihan vokasi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moloek, dan Menkominfo Rudiantara. (*) Sumber berita Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.
