Foto,Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak,
Seusai pemberian penghargaan the Grand Collar of the Order of Timor Leste.
SpiritNews.com.- Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak telah mendorong kepada masing-masing tim negosiator untuk mempercepat perundingan terkait penuntasan masalah perbatasan baik darat maupun laut, kedua negara. Kesepakatan itu akan diimplementasikan melalui peningkatan koordinasi tim negosiator kedua negara.
"Penyelesaian batas wilayah adalah proses yang memerlukan waktu. Yang harus terus diupayakan adalah kemajuan dari proses tersebut," kata Menlu RI Retno LP Marsudi kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (27/1).
Menurut Menlu Retno, intensifikasi konsultasi juga akan dilakukan sehingga langkah penuntasan batas kedua negara baik di darat maupun laut segera tuntas. Terkait perbatasan darat, utusan kedua negara akan melakukan survei bersama di segmen yang belum disepakati. Segmen batas darat yang belum disepakati itu Noel Besi-Citrana dan Bidjael Suna-Oben.
"Joint field survey itu termasuk untuk dua unresolved segments," ujar dia. Menlu Retno menegaskan, kedua negara juga satu suara dalam menyelesaikan masalah perbatasan laut. Upaya tersebut dimulai dari segmen yang terhitung mudah di bagian utara.
Secara keseluruhan, kunjungan Presiden menghasilkan kesepakatan positif di bidang lainnya, terutama kesepakatan peningkatan hubungan ekonomi. Hal itu mengingat, keterlibatan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta Indonesia dalam pembangunan Timor Leste terhitung besar.
Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir menambahkan, hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste tetap terjalin kendati masih ada permasalahan perbatasan kedua negara. Untuk itu, pasca-kunjungan Presiden Jokowi, pertemuan dan konsultasi lebih diintensifkan. "Diharapkan, kunjungan Presiden memberikan dorongan politis bagi para perunding untuk menuntaskan seluruh proses," katanya.
Dengan begitu, perunding dari kedua belah pihak akan lebih sering bertemu mencari solusi dan berusaha terus mencapai kesepakatan. Perunding dari Indonesia tidak hanya melibatkan unsur Kemenlu. "Untuk perundingan darat, tim negosiator dari Kemendagri. Tetapi, Kemenlu tetap ikut serta," ujar Tata.
Pengamat Konflik dan Keamanan Current Asia Boedhi Widjarjo menilai, sebagai negara tetangga, Timor Leste memiliki arti penting bagi Indonesia. Dia memandang hubungan, Indonesia dan Timor Leste relatif baik pasca-terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). KKP dibentuk guna mengungkap kerusuhan yang terjadi usai jajak pendapat kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada 1999.
Namun, Boedhi menyarankan, Pemerintah Indonesia perlu menyelesaikan sejumlah permasalahan lain menyangkut problematika penduduk di perbatasan Timor Leste maupun dengan sejumlah negara lainnya.
"Misalnya soal aspek ekonomi, social, dan budaya kehidupan masyarakat. Artinya, pendekatan untuk penyelesaian masalah tersebut jangan parsial, tapi komprehensif," katanya. (*) Sumber berita ANTARA.
