Photo,Joko Widodo Presiden RI Bersama Jusu Kalla Wakil Presiden RI
SpiritNews.com.- Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah merosotnya nilai-nilai kepribadian bangsa. Hal ini diakibatkan oleh Globalisasi yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Beberapa dampak negatif dari Globalisasi yakni mudahnya semua orang untuk mengakses informasi tanpa menyaring dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, membentuk perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, pemborosan pengeluaran serta meniru perilaku yang buruk, mudahnya masyarakat terpengaruh oleh hal yang berbau barat.
Dampak negatif dari Globalisasi selain memperngaruhi nilai-nilai kepribadian bangsa juga memberikan pengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia terkhusus Polri yang telah diamanahkan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.
Menghadapi permasalahan tersebut, pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla,telah meluncurkan program Nawacita yang salah satu bagiannya adalah revolusi mental dalam membaun karakter bangsa.
Menindak lanjuti program pemerintah tersebut, Kepolisian Republik Indonesia kemudian meluncurkan program Quck Wins dalam Rencana Strategi (Renstra) Polri tahun 2015-2019 “Polri sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik”.
Seiring dengan program pemerintah, Polri dalam Rencana Strategis 2015-2019, pada poin 2 terdapat agenda yang sejalan dengan revolusi mental tersebut, yaitu terbangunnya Polri yang profesional, bermoral, modern, dan unggul.
Seperti yang sudah ditulis Presiden Jokowi saat masih menjadi capres (Kompas, 10 Mei 2014), pembangunan bangsa tidak mungkin berjalan maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa merombak manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem.
Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah, tidak akan membawa kesejahteraan.
Menurut Jokowi, sudah saatnya Indonesia bertindak korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental yang menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan pembangunan bangsa baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Indonesia memang memerlukan terobosan budaya politik untuk memberantas segala praktik buruk yang sudah terlalu lama berlangsung.
Kita tahu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat gagasan Trisakti Bung Karno sebagai jiwa dan panduan revolusi mental melalui tiga prinsipnya :
Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia berkepribadian secara sosial budaya.
Bagi Kepolisian Republik Indonesia, revolusi mental adalah titik awal batu loncatan dalam menciptakan Polisi dan lembaga kepolisian yang baik dan bersih yang akan menghasilkan kepercayaan masyarakat bahkan dicintai oleh masyarakat,hal ini hanya dapat diwujudkan apabila Polri mampu melaksanakan Rovolusi Mental.(*) Sumber berita Humas Polda Sulsel.
Beberapa dampak negatif dari Globalisasi yakni mudahnya semua orang untuk mengakses informasi tanpa menyaring dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, membentuk perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, pemborosan pengeluaran serta meniru perilaku yang buruk, mudahnya masyarakat terpengaruh oleh hal yang berbau barat.
Dampak negatif dari Globalisasi selain memperngaruhi nilai-nilai kepribadian bangsa juga memberikan pengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia terkhusus Polri yang telah diamanahkan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.
Menghadapi permasalahan tersebut, pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla,telah meluncurkan program Nawacita yang salah satu bagiannya adalah revolusi mental dalam membaun karakter bangsa.
Menindak lanjuti program pemerintah tersebut, Kepolisian Republik Indonesia kemudian meluncurkan program Quck Wins dalam Rencana Strategi (Renstra) Polri tahun 2015-2019 “Polri sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik”.
Seiring dengan program pemerintah, Polri dalam Rencana Strategis 2015-2019, pada poin 2 terdapat agenda yang sejalan dengan revolusi mental tersebut, yaitu terbangunnya Polri yang profesional, bermoral, modern, dan unggul.
Seperti yang sudah ditulis Presiden Jokowi saat masih menjadi capres (Kompas, 10 Mei 2014), pembangunan bangsa tidak mungkin berjalan maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa merombak manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem.
Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah, tidak akan membawa kesejahteraan.
Menurut Jokowi, sudah saatnya Indonesia bertindak korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental yang menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan pembangunan bangsa baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Indonesia memang memerlukan terobosan budaya politik untuk memberantas segala praktik buruk yang sudah terlalu lama berlangsung.
Kita tahu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat gagasan Trisakti Bung Karno sebagai jiwa dan panduan revolusi mental melalui tiga prinsipnya :
Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia berkepribadian secara sosial budaya.
Bagi Kepolisian Republik Indonesia, revolusi mental adalah titik awal batu loncatan dalam menciptakan Polisi dan lembaga kepolisian yang baik dan bersih yang akan menghasilkan kepercayaan masyarakat bahkan dicintai oleh masyarakat,hal ini hanya dapat diwujudkan apabila Polri mampu melaksanakan Rovolusi Mental.(*) Sumber berita Humas Polda Sulsel.
