Photo,Ilustrasi Siswa-siswi saat melakukan ujian nasional ditahun 2016 lalu.
SpiritNews.com.- Muhadjir Effendy,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan Ujian Nasional (UN) di pedalaman masih berbasis kertas dan pensil,dengan alasan tak lain karena keterbatasan infrastruktur.
Sementara menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk di Ujian Nasional (UN) di wilayah pedalaman masih menggunakan kertas pensil,karena keterbatasan infrasruktur,kata Mendikbud,pada hari Jumat lalu.
Ditargetkan pula bahwa pelaksanaan UN berbasis kertas hanya sekitar 20 persen saja dan sisanya menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Mendikbud menerangkan penggunaan UNBK bertujuan untuk efesiensi dan mmperkecil kecurangan.
Lebih lanjut Mendikbud Republik Indonesia,mengungkanpan bahwa sekolah jangan membangun paradigma curang,karena banyak pihak yang terlibat dalam proses kecurangan tersebut,ungkapnya.
Selanjutnya dijelaskan bahwa sampai saat ini, sekolah siap untuk UNBK baru sekitar 12.023 sekolah. Sementara jumlah sekolah yang ikut sebanyak 97.645 unit sekolah. Jumlah sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK akan diumumkan pada 15 Januari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mendikbud mengatakan pihaknya akan melakukan pengadaan sebanyak 40.000 unit komputer.
Pengadaan komputer tersebut akan dilakukan pada akhir Januari. Selain itu, juga dilakukan sistem berbagi sumber daya. Sekolah yang tidak memiliki komputer, bisa menumpang di sekolah lain.
Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah mengatakan pelaksanaan UNBK harus diselenggarakan di sekolah yang siap.
Sambungnya mengatakan bahwa sekolah yang dipilih harus sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik,kata Ferdiansyah.
Ferdiansyah menyampaikan ada delapan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan UNBK yakni sarana komputer, mekanisme distribusi soal, pelatihan terhadap siswa, pelatihan terhadap guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, server yang ada di sekolah karena memakai jaringan lokal, dan waktu sosialisasi.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah menambahkan bahwa apabila dari ke delapan syarat tersebut tidak memungkinkan,maka seharusnya benar-benar harus dipilih sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik,tambahnya.(humas-spirit).
Sementara menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk di Ujian Nasional (UN) di wilayah pedalaman masih menggunakan kertas pensil,karena keterbatasan infrasruktur,kata Mendikbud,pada hari Jumat lalu.
Ditargetkan pula bahwa pelaksanaan UN berbasis kertas hanya sekitar 20 persen saja dan sisanya menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Mendikbud menerangkan penggunaan UNBK bertujuan untuk efesiensi dan mmperkecil kecurangan.
Lebih lanjut Mendikbud Republik Indonesia,mengungkanpan bahwa sekolah jangan membangun paradigma curang,karena banyak pihak yang terlibat dalam proses kecurangan tersebut,ungkapnya.
Selanjutnya dijelaskan bahwa sampai saat ini, sekolah siap untuk UNBK baru sekitar 12.023 sekolah. Sementara jumlah sekolah yang ikut sebanyak 97.645 unit sekolah. Jumlah sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK akan diumumkan pada 15 Januari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mendikbud mengatakan pihaknya akan melakukan pengadaan sebanyak 40.000 unit komputer.
Pengadaan komputer tersebut akan dilakukan pada akhir Januari. Selain itu, juga dilakukan sistem berbagi sumber daya. Sekolah yang tidak memiliki komputer, bisa menumpang di sekolah lain.
Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah mengatakan pelaksanaan UNBK harus diselenggarakan di sekolah yang siap.
Sambungnya mengatakan bahwa sekolah yang dipilih harus sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik,kata Ferdiansyah.
Ferdiansyah menyampaikan ada delapan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan UNBK yakni sarana komputer, mekanisme distribusi soal, pelatihan terhadap siswa, pelatihan terhadap guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, server yang ada di sekolah karena memakai jaringan lokal, dan waktu sosialisasi.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah menambahkan bahwa apabila dari ke delapan syarat tersebut tidak memungkinkan,maka seharusnya benar-benar harus dipilih sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik,tambahnya.(humas-spirit).
