Foto,H.Syamsuddin Andi Hamid,Bupati Pangkep dua priode.
SpiritNews.com.- Kabar tak sedap adanya dugaan pemotongan dana kompensasi 280 eks Timtim oleh oknum tertentu rupanya mendapat reaksi dari, Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H Syamsuddin A Hamid SE.
Sementara menurut Bupati dua periode itu, begitu kecewa dan menyayangkan jika benar terjadi pemotongan dana kompensasi tersebut,tidak boleh melakukan pemotongan hak orang lain dan patut ditindak,tutur Syamsuddin.
Olehnya itu, jika benar ada pemotongan maka pihak kepolisian harus bertindak tegas,”katanya, Rabu 9 November,lebih lanjut diakuinya, karena perbuatan itu jelas melanggar hukum terlebih bantuan sosial dari pemerintah.
Sambung H Syamsuddin Andi Hamid,mengatakan saya siap menjembatani para penerima bantuan yang dipotong haknya, untuk melaporkannya ke pihak kepolisian,tegasnya.
Lanjut pada saat disinggung bahwa adanya indikasi pemotongan dilakukan oleh oknum PNS,mantan Ketua DPRD Pangkep ini dengan lantang menegaskan, akan menyelesaikan persoalan itu secara adat.
Dia juga menehaskan bahwa modusnya memotong dana kompensasi setelah pencairan, itu namanya bukan pungli, melainkan preman,aksi pungli atau preman sama-sama tidak dibenarkan.
“Pokoknya tidak ada maaf dan kalau benar ada oknum PNS terlibat, sanksi tegas pasti diberikan. Soal hukum kita akan serahkan ke pihak kepolisian,”ungkapnya.
Namun sebelumnya, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa sudah mengintruksikan dan melarang keras adanya pemotongan dana kompensasi tersebut. Mensos mengakui, dalam kondisi pemerintah menghemat anggaran, Presiden tetap memberikan dana kompensasi pada WNI eks Timtim non-NTT.
Sehingga komitmen dari Presiden harus dijaga,jangan ada yang memanfaatkan di luar yang berhak,di mana pemerintah saat ini sedang menggalakkan memaksimalkan tatanan administrasi yang bersih, ditegaskannya jangan sampai ada pungli,terangnya.(Tss-Rs).
