Foto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung
SpiritNews.com.- Pemerintah sekarang,menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan,sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum,oleh karena itu, mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) segera bisa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hampir satu minggu ini berada di luar kota.
Sementara menurut Pramono,Perpres itu belum bisa ditandatangani tapi sudah siap untuk dilaksanakan,katanya untuk siapa, bagaimana,termasuk yang lainnya nanti akan disampaikan setelah ditandatangani oleh presiden,tutur Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya lantai 2 Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg),di Jakarta,Pada Hari Rabu Tanggal 19/10/2016 tadi siang.
Selain itu dikatakannya walaupun (Perpres Saber Pungli) itu belum di tandatangani,tetapi menurut seskab, gerakan Operasai Penghapusan Pungli sudah dilakukan,dan Presiden memberikan instruksi kepada Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini jangan hanya dilakukan diluar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tetapi kepada Kepolisian dan Kejaksaan juga perlu dilakukan,kata Pramono.
Seskab RI Pramono juga mengungkapkan bahwa yang namanya Sapu Bersih Pungli,itu menjadi gerakan nasional,dan kebetulan kemarin saya mendampingi Presiden di beberapa acara, beliau telah menyampaikan bahwa beliau akan sungguh-sungguh untuk mengkoordinasikan tim saber pungli ini,ungkapnya.
Lanjutnya menuturkan bahwa seperti apa format Saber Pungli dalam Perpres itu, menurut Seskab, nantinya akan diumumkan secara resminya,tutur Pramono.
Namun intinya menurut Pramono itu koordinasi di bawah Menko Polhukam, tetapi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Lanjut disampaikan bahwa mengenai siapa, orang dan bagaimana nanti secara detil akan disampaikan,tidak etis jika kami sampaikan sebelum ditandatangani oleh presiden,ucapnya.
Selain itu,Seskab juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang akan dilakukan Tim Saber Pungli,disebutkannya bahwa nanti akan ada tim yang berkaitan dengan anti penyelundupan/ pemberantasan penyelundupan,serta apakah ini akan menjadi perluasan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2015, mengenai illegal fishing atau bagaimana, menurut Seskab, sekarang sedang difinalisasi.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa yang sekarang adalah tim yang berkaitan dengan mafia peradilan,maka ini menjadi gerakan nasional yang secara masif akan dikoordinasikan langsung oleh presiden dan wapres,ujarnya.
Sambung Seskab menyampaikan harapannya disini adalah bisa menekan biaya produksi kita,karena selama ini cost efisiensi kita dianggp masih cukup tinggi sebagai akibat dari biaya-biaya pungli atau biaya-biaya middle man yang seperti ini,terangnya.
Pada kesempatan itu pula Sekertaris Kabinet (Seskab) menambahkan bahwa Satgas ini merupakan bagian dari reformasi hukum yang kemarin sempat dirapatkan.(*) Sumber berita Seskab-RI.
