Foto,Jenderal Purn TNI Wiranto,saat menyampaikan titipan
pesannya kepada Presiden dan KPK Tentang Kebijakan Hukum.
pesannya kepada Presiden dan KPK Tentang Kebijakan Hukum.
SpiritNews.com.- Menko Pulhukam Wiranto jadikan momen yang tepat menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo ke KPK soal paket kebijakan hukum sehubungan dengan rencana akan melakukan revitalisasi hukum di Indonesia,yang tertuang dalam paket kebijakan hukum.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),disaat melaporkan Harta Kekayaannya sebagai pejabat penyelenggara Negara (LHKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara menurut Menko Polhukam Wiranto,mengatakan bahwa pemerintah sekarang akan meluncurkan satu kebijakan mengenai revitalisasi hukum.
Setelah kemarin presiden selama dua tahun ini terus memfokuskan pada paket kebijakan ekonomi. Ada 13 paket dan berjalan bagus dan saatnya sekarang presiden sudah berkehendak untuk melemparkan kebijakan soal revitalisasi hukum," kata Wiranto di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat lalu.
Wiranto mengatakan, revitalisasi hukum dilakukan guna memastikan kebijakan paket ekonomi pemerintah berjalan baik. Sehingga, tak akan ada lagi masalah pelanggaran hukum dan pungli-pungli yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
"Gunanya apa ? Agar setelah ekonomi berjalan bagus jadi back up hukum jadi lebih bagus lagi.
Kalau hukum ditegakkan baik, sebenarnya ada keuntungan lain yang dapat diperoleh terutama dibidang ekonomi. Misalnya masalah korupsi, masalah pungli dan lain-lain dan termaksud pelanggaran hukum yang mengingkari dan harus kita tegakkan kembali,” jelas dia.
Mantan Panglima ABRI ini berharap,dengan adanya revitalisasi hukum ini,akan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Oleh sebab itu, pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga antirasuah agar diberikan masukan-masukan dalam menerapkan revitasiasi hukum Indonesia.
Sambungnya menyampaikan kenginannya hanya mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia dan kepercayaan Internasional.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya dalam hal ini KPK sudah syarat dengan kiat-kiat pemberantasan pungli dan korupsi dan sebagainya.
Diungkapkan Menko Polhukam Jenderal Purn TNI Wiranto,mengatakan keinginannya untuk mendapatkan masukan dari KPK,bagaimana kiat-kiat yang dimiliki KPK dan kita akan bekerjasama,ungkapnya.(*).OkezoneNews.
