Foto,Kasdam VII/Wrb,Brigjen TNI Supartodi,saat memimpin
upacara apel pagi di lapangan hitam Makodam VII/Wrb.
SpiritNews.com.- Kasdam VII/Wirabuana,Brigjen TNI Supartodi,menyampaikan disaat tentang kondisi geografi,demografi dan kondisi sosial di Indonesia yang memiliki karakter,yang mengandung potensi fragmentasi dan kontraksi,bahkan terjadinya dia integrasi,sehingga merupakan ancaman bagi integrasi berbangsa dan bernegara.
Sementara menurut Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Supartodi,mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak,dengan mengikut sertakan banyak partai politik dengan beragam asas ideologinya,ujarnya.
Lanjut Kasdam mengatakan bahwa suksesnya Pilkada tergantung pada bagaimana peranan pilar penyangganya,yakni KPUD sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada yang Independen,Partai Politik,Rakyat yang memiliki sesuai dengan hak politik sebagai pemilih maupun aparat keamanan hanya selalu siap mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada nanti ditahun 2017.
Mengingat tidak beberapa lama lagi berlangsung proses Pilkada Gubernur,Bupati dan Walikota tahun 2017 di seluruh wilayah Sulawesi, Kasdam Wirabuana Brigjen TNI Supartodi dengan memanfaatkan Jam Komandan yang berlangsung di Lapangan Hitam Makodam VII/Wirabuana,menekankan bahwa seluruh prajurit Wirabuana tidak boleh terlibat secara lansung maupun tidak langsung dalam politik praktis,Pada Hari Senin,Tanggal 10/10/2016.
Dikatakannya bahwa para prajurit sama sekali tidak boleh memberikan komentar,penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas ataupun kualitas salah satu peserta Pemilukada,ucapnya.
Lebih lanjut menegaskan yang dieperuntukkan kepada Komandan Satuan di Kabupaten/Kota,agar tidak melakukan tindakan atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwasda,tegas Brigjen TNI Supartodi.
Selain itu, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilukada baik selaku perorangan atau atas nama institusi.” Ungkap Kasdam.
Sambung Kasdam VII/Wirabuana,menuturkan bahwa hal lain yang perlu dipahami bahwa setiap prajurit dan PNS Kodam VII/Wirabuana baik perorangan maupun institusi, wajib selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan lapor cepat kepada atasan apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada gangguan Pemilukada.
Kasdam menambahkan dengan meminta kepada setiap pimpinan atau komandan satuan itu berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang netralitas TNI,kepada anggota atau bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan,tambah Kasdam.(Pendam-Wrb/SpiritNews).
Sementara menurut Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Supartodi,mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak,dengan mengikut sertakan banyak partai politik dengan beragam asas ideologinya,ujarnya.
Lanjut Kasdam mengatakan bahwa suksesnya Pilkada tergantung pada bagaimana peranan pilar penyangganya,yakni KPUD sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada yang Independen,Partai Politik,Rakyat yang memiliki sesuai dengan hak politik sebagai pemilih maupun aparat keamanan hanya selalu siap mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada nanti ditahun 2017.
Mengingat tidak beberapa lama lagi berlangsung proses Pilkada Gubernur,Bupati dan Walikota tahun 2017 di seluruh wilayah Sulawesi, Kasdam Wirabuana Brigjen TNI Supartodi dengan memanfaatkan Jam Komandan yang berlangsung di Lapangan Hitam Makodam VII/Wirabuana,menekankan bahwa seluruh prajurit Wirabuana tidak boleh terlibat secara lansung maupun tidak langsung dalam politik praktis,Pada Hari Senin,Tanggal 10/10/2016.
Dikatakannya bahwa para prajurit sama sekali tidak boleh memberikan komentar,penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas ataupun kualitas salah satu peserta Pemilukada,ucapnya.
Lebih lanjut menegaskan yang dieperuntukkan kepada Komandan Satuan di Kabupaten/Kota,agar tidak melakukan tindakan atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwasda,tegas Brigjen TNI Supartodi.
Selain itu, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilukada baik selaku perorangan atau atas nama institusi.” Ungkap Kasdam.
Sambung Kasdam VII/Wirabuana,menuturkan bahwa hal lain yang perlu dipahami bahwa setiap prajurit dan PNS Kodam VII/Wirabuana baik perorangan maupun institusi, wajib selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan lapor cepat kepada atasan apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada gangguan Pemilukada.
Kasdam menambahkan dengan meminta kepada setiap pimpinan atau komandan satuan itu berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang netralitas TNI,kepada anggota atau bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan,tambah Kasdam.(Pendam-Wrb/SpiritNews).
