Foto,Ilustrasi Tempat Reklame Makassar.
SpiritNews.com.- Kepala Dinas Pendapatan Daeraha (Dispenda) Irwan Adnan mengatakan bahwa saat ini pajak reklame tidak lagi menjadi prioritas utama sebagai pendapatan daerah,katanya di Pembahasan Rencana Kerja Anggaran atau RKA SKPD Kota Makassar di ruang Badan Anggaran Gedung DPRD Kota Makassar.
Sementara menurutnya, pemasangan reklame tidak lagi sebanyak jumlah tahun 2015,yang mencapai sebanyak 30 titik,dan Tahun ini, pemasan reklame tinggal 20 titik saja.
Selain itu,pemasan reklame tahunan tahun 2015 hanya itu yang dulu saja,sampai hari ini belum ada yang baru,bahkan di beberapa titik sudah tidak ada lagi,katanya.
Lanjut Kadis Pendapatan Daeraha (Dispenda) Irwan Adnan mengatakan ke depannya pajak reklame tidak lagi menjadi pendapatan utama,karena akan dilakukan penataan,terangnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Sementara menurut Anggota Dewan Komisi D Badan Anggaran Andi Norman pada kesempatan tersebut menyarankan,agar pajak reklame itu harus dirubah polanya agar tetap menjadi salah satu pendapatan utama Pemerintah Kota Makassar,tuturnya.
Dia juga menyampaikan bahwa ini seharusnya ke depan perusahaan iklan videotron dikerjasamakan dengan menggunakan sistem kontrak jangan sampai puluhan tahun,misalnya isi dalam kontraknya kalau sudah lebih dari dua tahun, maka itu sudah jadi milik Pemkot,ucapnya.
Sementara ditegaskan bahwa ini merupakan inisiatif agar tidak ada lagi perusahaan atau orang lain memanfaatkan dan menganggap remeh pajak reklame itu,jangan lagi sistem per bulan, karena kita khawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu,tegas Norman.
Menanggapi hal tersebut,Wakil DPRD Kota Makassar Ali Rasyid,menambahkan, bahwa penataan reklame harus konferhensif,karena hal ini bisa saja digunakan untuk kampanye. Harus betul-betul ditata dengan baik ini masalah reklame. Saya sudah bilang sama,paparnya.
Ditambahkannya bahwa kalau Pak Wali,memang ini harus diperhatikan seperti yang ada di Bali itu,dia reklamenya tertata rapih,tambahnya.(*),Sumber berita Kabar Makassar.
