Andi Herny.
Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Takalar
Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Takalar
*Kabag Pemerintahan Gelisah.
SpiritNews.com.- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak 26 Desa di Kabupaten Takalar, yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 april lalu tahun 2016. Dengan anggaran 1,1 milyar yang bersumber dri APBD 2016, kuat dugaan ratusan dana telah di korupsi oleh kabag pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Takalar.
Berdasarkan sumber Spirit News dan online-spirit.com, mengatakan dana yang digunakan pada pilkades 09 april lalu menilai terlalu besar, sehingga pihak pelaksana dan penanggungjawab kegiatan diduga telah memarkup biaya dan merakayasa laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran tersebut, demi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.
Sementara kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Andi Herny, gelisah saat dikonfirmasi mengenai penggunaan anggaran pilkades,"kenapa baru anda pertanyakan sedangkan kegiatan itu sudah lama dilaksanakan". Tanyakan saja langung ke Kasubag pemerintahan dan kelurahan, Ujar Andi Herny ke awak media ini.
Berselang beberapa menit kemudian datanglah kasubag pemerintahan dan kelurahan Tajuddin, ia mengatakan apa yang mau ditanyakan, maka awak media ini mempertanyakan penggunaan dana pilkades serentak. Tajuddin pun sentak menjawab, anggaran itu kami gunakan mulai dari tahapan pemilu kades seperti Tes urine dari 131 cades, tes kompetensi, cetak surat suara, pembangunan bilik suara dan honor P4KD, kata tajuddin.
Hanya saja Tajuddin dan Andi Herny tidak dapat menguraikan semua secara rinci penggunaan anggaran pilkades tersebut. Kalau honor P4KD, saya yang langsung memberikan kepada semua panitia dari 26 desa. Jumlah dan nilainya tiap desa tergantung dari wajib pilih di desa masing masing, yang pastinya jumlah secara keseluruhan untuk honor P4KD sebesar 249.695. Selain dari itu, kami juga memberikan 2 juta per TPS untuk biaya pembangunan bilik suara, akunya Andi Herny saat dikonfirmasi di kantornya.
Andi Herny juga menambahkan bahwa anggaran yang di alokasikan sebesar 1,1 milyar namun yang digunakan hanya 940 juta, sisanya kami kembalikan. Lanjut Andi Herny, mengatakan ada pembiayaan yang kami bayarkan dengan menggunakan uang pribadi seperti biaya pengamanan atau pengawalan dan pengangkutan surat suara karena tidak ada dalam DPA, keluhnya Andi Herny saat dikonfirmasi, (tim).
