Foto,Ketua DRPD Chaidir Syam,bersama Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Maros
Maros,SpiritNews.com.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros menanggapi tentang perluhnya ada kejelasan tentang pengelolaan SMA-SMK ke Pihak Provinsi Sulsel menyusul disahkannya Perda pengambil alihan yang telah disahkan sebulan lalu menyisakan permasalahan baru. Salah satunya terkait gaji sekitar 12.000 guru honorer tingkat SMA-SMK se Sulsel.
Sementara menurut Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur Provinsi Sulsel Nurhidayati saat berada di DPRD Maros kemarin menjelaskan sejauh ini pihak DPRD Provinsi masih melakukan pengkajian terkait pengambilalihan SMA-SMK ke Provinsi. Sementara penerapannya baru akan dilakukan per-januari 2017.
Lanjut Nurhidayati,menuturkan bahwa jalan keluar untuk penggajian guru honorer juga harus secepatnya dicarikan solusi,karena jika penggajian guru honorer itu diambil alih ke provinsi, maka akan membebani APBD Provinsi,ujarnya.
Meskipun demikian,pihaknya berupaya agar tidak ada perbedaan hak antara guru PNS dan non PNS dalam hal penggajian. Sayangnya dia tak bisa merinci berapa besar anggaran yang akan digelontorkan Pemprov untuk membayar gaji guru,Ditambahkan bahwa itukan nantinya para Guru SMA yang berstatus PNS akan mendapatkan pakasi dari Pemerintah Provinsi Sulsel,terangnya.
Menanggapi hal tersebut,Ketua DPRD Maros H.AS Chaidir Syam mengatakan, pengambil alihan SMA-SMK memang masih menjadi polemik di beberapa daerah,tetapi Kabupaten Maros tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia,ungkapnya.
Lanjut Chaidir berharap,setelah status SMA-SMK sudah dibawahi pemerintah provinsi Sulsel,maka semua gaji guru non-pns juga harus diambil alih provinsi,sehingga perhatian terhadap guru tetap diprioritaskan khususnya para guru non-pns,tuturnya.
Chaidir,menyampaikan bahwa setelah pihaknya setelah melihat kondisi dilapangan,dengan pengabdian para guru non pns yang ada di Kabupaten Maros,khusus untuk SMA dan SMK itu kita semua sudah tidak meragukan lagi,karena mereka telah berkomitmen untuk tetap mencerdaskan anak bangsa meskipun mereka masih berstatus honorer,jelasnya.
Sedang berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Maros,sejumlah Guru SMA-SMK di Kabupaten Maros,sudah mencapai sebanyak 969 Orang yang terdiri dari PNS 553 orang dan Non PNS 416 orang,dengan sejumlah sekolah setingkat SMA sebanyak 49 sekolah.(Humas Maros-SpiritNews).
Sementara menurut Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur Provinsi Sulsel Nurhidayati saat berada di DPRD Maros kemarin menjelaskan sejauh ini pihak DPRD Provinsi masih melakukan pengkajian terkait pengambilalihan SMA-SMK ke Provinsi. Sementara penerapannya baru akan dilakukan per-januari 2017.
Lanjut Nurhidayati,menuturkan bahwa jalan keluar untuk penggajian guru honorer juga harus secepatnya dicarikan solusi,karena jika penggajian guru honorer itu diambil alih ke provinsi, maka akan membebani APBD Provinsi,ujarnya.
Meskipun demikian,pihaknya berupaya agar tidak ada perbedaan hak antara guru PNS dan non PNS dalam hal penggajian. Sayangnya dia tak bisa merinci berapa besar anggaran yang akan digelontorkan Pemprov untuk membayar gaji guru,Ditambahkan bahwa itukan nantinya para Guru SMA yang berstatus PNS akan mendapatkan pakasi dari Pemerintah Provinsi Sulsel,terangnya.
Menanggapi hal tersebut,Ketua DPRD Maros H.AS Chaidir Syam mengatakan, pengambil alihan SMA-SMK memang masih menjadi polemik di beberapa daerah,tetapi Kabupaten Maros tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia,ungkapnya.
Lanjut Chaidir berharap,setelah status SMA-SMK sudah dibawahi pemerintah provinsi Sulsel,maka semua gaji guru non-pns juga harus diambil alih provinsi,sehingga perhatian terhadap guru tetap diprioritaskan khususnya para guru non-pns,tuturnya.
Chaidir,menyampaikan bahwa setelah pihaknya setelah melihat kondisi dilapangan,dengan pengabdian para guru non pns yang ada di Kabupaten Maros,khusus untuk SMA dan SMK itu kita semua sudah tidak meragukan lagi,karena mereka telah berkomitmen untuk tetap mencerdaskan anak bangsa meskipun mereka masih berstatus honorer,jelasnya.
Sedang berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Maros,sejumlah Guru SMA-SMK di Kabupaten Maros,sudah mencapai sebanyak 969 Orang yang terdiri dari PNS 553 orang dan Non PNS 416 orang,dengan sejumlah sekolah setingkat SMA sebanyak 49 sekolah.(Humas Maros-SpiritNews).
