Foto,Demonstrasi Puluhan Koalisi LSM Tolak BPJS di Takalar,
SpiritNews.com.- Konsolidasi Masyarakat Anti Pembodohan (Komando) Demo di depan kantor badan pelayanan jaminan kesehatan (BPJS) Kabupaten Takalar (14/07) dengan massa sekitar 20 orang dari Gerakan rakyat menggugat (Geram), Aliansi rakyat anti korupsi (Arak) dan Jaringan aktivis mahasiswa (Jaksa).
Menolak keberadaan BPJS di Kabupaten Takalar, karena hanya sebuah badan koorporasi swasta yang melakukan komersialisasi dan menggeruk keuntungan yang sebesar besarnya dari masyarakat melalui medium dunia kesehatan.
Konsep dan semboyang kesehatan gratis yang sudah terlampau sering didengarkan oleh para elit pengusaha hanya realitasnya isapan jempol belaka, kata pendemo.
Lanjut dikatakan pula, Dunia kesehatan saat ini hanya dipermainkan oleh para juragan yang berdiri dibalik topeng BPJS dengan menggaji para karywannya secara tidak wajar secara nominalnya. BPJS dengan segudang aturan teknis yang dia miliki dengan arogan menerapkan seluruh peraturannya tanpa mempertimbangkan kondisi faktual masyrakat dan kemampuan ekonomi di setiap daerah yang berbeda-beda,
Selain itu,Iwan Koordinator aksi juga mengeluhkan BPJS ini, karena rumitnya aturan main yang digunakan secara sepihak,dan menurutnya ini telah banyak merugikan masyarakat dengan mencatok istilah Claim,yang membuat banyak masyarakat dalam kondisi terjepit, pasalnya banyak jenis kebutuhan yang tidak dapat ditanggulangi oleh BPJS dengan alasan tidak termasuk indikator Claim.
Lanjutnya menyampaikan dari situlah akirnya masyarakat miskin yang telah membayar iuran setiap bulan kepada lembaga asuransi ini,tetap harus merogoh kocek untuk membayar biaya medis yang masih memiliki kisaran yang besar, kesalnya ke BPJS Konsolidasi Masyarakat Anti Pembodohan Komando mendesak agar BPJS Kabupaten Takalar,menghentikan aktifitasnya, merekapun mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menghentikan dan menolak keberadaan BPJS dan diminta DPRD Takalar agar merekomendasikan untuk menghentikan dan menolak keberadan BPJS di Kabupaten Takalar.
Kami meminta kepada pemerintah agar mengembalikan pengelolaan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kepada Jamkesda dan Jamkesmas.
Selain dari pada itu diminta kepada penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Takalar untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengumpulan iuran dan penyaluran pembayaran ke RS karena terindikasi terdapat penyimpanan didalamnya, tegas Komando, (Tiro).
Menolak keberadaan BPJS di Kabupaten Takalar, karena hanya sebuah badan koorporasi swasta yang melakukan komersialisasi dan menggeruk keuntungan yang sebesar besarnya dari masyarakat melalui medium dunia kesehatan.
Konsep dan semboyang kesehatan gratis yang sudah terlampau sering didengarkan oleh para elit pengusaha hanya realitasnya isapan jempol belaka, kata pendemo.
Lanjut dikatakan pula, Dunia kesehatan saat ini hanya dipermainkan oleh para juragan yang berdiri dibalik topeng BPJS dengan menggaji para karywannya secara tidak wajar secara nominalnya. BPJS dengan segudang aturan teknis yang dia miliki dengan arogan menerapkan seluruh peraturannya tanpa mempertimbangkan kondisi faktual masyrakat dan kemampuan ekonomi di setiap daerah yang berbeda-beda,
Selain itu,Iwan Koordinator aksi juga mengeluhkan BPJS ini, karena rumitnya aturan main yang digunakan secara sepihak,dan menurutnya ini telah banyak merugikan masyarakat dengan mencatok istilah Claim,yang membuat banyak masyarakat dalam kondisi terjepit, pasalnya banyak jenis kebutuhan yang tidak dapat ditanggulangi oleh BPJS dengan alasan tidak termasuk indikator Claim.
Lanjutnya menyampaikan dari situlah akirnya masyarakat miskin yang telah membayar iuran setiap bulan kepada lembaga asuransi ini,tetap harus merogoh kocek untuk membayar biaya medis yang masih memiliki kisaran yang besar, kesalnya ke BPJS Konsolidasi Masyarakat Anti Pembodohan Komando mendesak agar BPJS Kabupaten Takalar,menghentikan aktifitasnya, merekapun mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menghentikan dan menolak keberadaan BPJS dan diminta DPRD Takalar agar merekomendasikan untuk menghentikan dan menolak keberadan BPJS di Kabupaten Takalar.
Kami meminta kepada pemerintah agar mengembalikan pengelolaan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kepada Jamkesda dan Jamkesmas.
Selain dari pada itu diminta kepada penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Takalar untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengumpulan iuran dan penyaluran pembayaran ke RS karena terindikasi terdapat penyimpanan didalamnya, tegas Komando, (Tiro).
