Cermati Ulasan Analis Kebohongan Ini,Apakah Audit BPK Yang Kacau Atau Ahok Yang Ngaco

Foto, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara

wartawan seusai peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)

Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

SpiritNews.com.-Analis kebohongan, Handoko Gani, di rubrik kolom kompas.com, Rabu (13/4/2016), menanggapi tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang menyebut BPK "ngaco" dan kemudian dijawab BPK.

Handoko Gani juga anggota tim ahli kepolisian untuk kasus kriminal tertentu, trainer korporasi dan pemerintahan, termasuk KPK.

Akhir akhir ini, berita tentang diperiksanya Pak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus Sumber Waras adalah berita paling dicari-cari. Setelah 12 jam diperiksa, ada statement Ahok yang menarik: "BPK menyembunyikan kebenaran". Saya tertarik membahas statement ini.

Banyak orang asal ngomong tentang jujur dan bohong, tanpa tahu definisi-nya sama sekali. Makin lucu ketika kemudian muncul labelling pada seseorang sebagai Pembohong.

Riset membuktikan bahwa manusia telah berbohong sejak usia 2 tahun (Fritz dan Hala, 1989). Dan setiap hari, dalam salah satu dari 4 interaksi sosial, kita berbohong kepada 3 dari 10 orang yang kita temui (DePaulo,Kashy et al, 1996).

Lebih celaka lagi, setidaknya dalam 10 menit percakapan,78% berbohong sebanyak 2-3 kali (Tyler et al, 2006).

Kita seenaknya melabel orang lain sebagai Pembohong padahal kita tidak bisa membuktikan jumlah kebohongan kita lebih sedikit dari orang yang kita label.

Bohong adalah sebuah aksi tanpa pemberitahuan sebelumnya yang bertujuan untuk mengubah pendirian seseorang agar percaya (Paul Ekman, 2007).

Kebohongan itu bisa dilakukan dengan cara menciptakan 100% info/data/fakta rekayasa atau hanya sekian persen.

Kebohongan juga bisa dilakukan dengan menyembunyikan info/data/fakta tertentu, menganggapnya "tidak ada", tidak memberitahukannya. Dan Bohong juga bisa dilakukan dengan cara melebih-lebihkan atau justru merendahkan info/data/fakta tertentu saja.

Statement Pak Ahok tentang BPK kemarin sungguh menarik: "BPK menyembunyikan kebenaran", setelah sebelumnya menyebutkan "Audit BPK kacau" dimana akhirnya dibalas Pak Harry Azhar Azis, Ketua BPK dengan pernyataan "Kalau ngaco, silakan saja diadukan ke pengadilan".

Statement Pak Ahok "sembunyikan kebenaran" ini identik dengan definisi Bohong di atas. Dengan kata lain, secara tak langsung, Pak Ahok mengatakan bahwa BPK melakukan kebohongan dengan menyembunyikan kebenaran.

Bila kita memahami makna statement tersebut, kita pasti tak sabar menantikan akhir dari kasus Sumber Waras ini.

Bila Pak Ahok memang merugikan negara, maka seperti kasus-kasus lainnya, dia bisa dihukum dengan penjara atau ganti uang negara dan sebagainya.

Namun bila KPK membuktikan Pak Ahok berkata dan berbuat benar, maka Audit BPK benar "ngaco".

Yang artinya adalah KPK mungkin berbalik mengecek BPK. Dan bukan tidak mungkin, meragukan kredibelitas audit-audit lainnya yang dilakukan BPK.

Kasus yang menarik, bukan?

Mari menantikan kebenaran diungkap sembari bersikap: Janganlah sembarang menuduh "KPK bisa dibeli Ahok", bila KPK menyatakan Pak Ahok tidak bersalah. Atau, memuji-muji KPK bila Pak Ahok dinyatakan bersalah.

KPK tetap punya integritas dan kualitas kompetensi yang tinggi, apapun hasil pemeriksaan pada Pak Ahok.

Diperiksa KPK

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyembunyikan data sesungguhnya, mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kami melakukan sesuatu yang enggak bisa kami lakukan," tegas Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

"BPK minta batalkan transaksi beli rumah sakit. Mana bisa?" lanjut Ahok. Ahok mengatakan itu usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik KPK.

Menurut Ahok, jika hal itu akan dilakukan oleh BPK, maka harus ada pembelian balik, dengan harga yang baru atas lahan di kawasan Sumber Waras.

"Tapi mau enggak Sumber Waras pakai harga baru? Kalau dijual pakai harga yang lama, negara sama saja rugi," kata Ahok.

Pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras diduga telah merugikan negara Rp 191 miliar.

Berdasarkan kronologi yang dibuat BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014, Plt Gubernur yang saat itu dijabat Basuki T Purnama alias Ahok berminat membeli sebagian lahan seluas 3,6 hektare milik RS Sumber Waras, untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Pembelian lahan dilakukan karena menurut Ahok kala itu, keberadaan rumah sakit untuk pasien sakit jantung dan kanker sangat diperlukan, karena kondisi pasien rumah sakit yang ada kian membeludak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menepis tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut mereka tidak menyampaikan data yang benar dalam audit terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014.

"Data yang kami terima kan data dari Pemprov DKI. Fakta yang kami temukan adalah fakta yg terjadi dalam proses pembelian lahan tersebut. Seperti dokumen-dokumen dan sebagainya," kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Keuangan Negara BPK RI Bachtiar Arif di kantornya, Rabu (13/4/2016).

BPK sudah menyatakan terjadi indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Hal itu mereka cantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI 2014.

"Kaitan dengan yang disampaikan dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI 2014 ini ada rekomendasi kepada gubernur," ujar Bachtiar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding BPK tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014.

"Yang pasti saya kira BPK menyembunyikan kebenaran," kata Ahok usai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir 12 jam pada Selasa (12/4/2016).(*).Sumber berita TribunBisnis