Foto Kombes Pol Frans Barung
Mandera,Kabid Humas Polda Sulselbar,
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda
Sulselbar.
SpiritNews.com.-
Setelah beberapa kali mendapatkan prestasi yang membanggakan Polres Pangkep
utamanya dibidang penyelamatan laut dan terumbukarang serta polres terbaik
kedua di indonesia, kali ini polres Pangkep mendapat sorotan tajam dari
Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar terkait minimnya prestasi penanganan
korupsi di wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)
Hal ini diungkapkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel usai melakukan evaluasi dan supervisi satu tahun penindakan kasus korupsi di seluruh Polres di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). dan memberikan penghargaan kepada menyerahkan penghargaan kepada tiga Polres terbaik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kamis (18/2/2016)
Pada evaluasi tersebut, Polres Mamuju menjadi ranking 1 dalam penindakan kasus korupsi. Menyusul Polres Parepare di ranking 2, dan Polres Luwu di ranking 3. Selanjutnya, untuk ranking harapan 1, 2, dan 3 masing-masing ditempati Polres Wajo, Polres Soppeng, dan Polres Polman.
Selain itu Pol Heri Dahana juga membeberkan tiga polres terburuk dalam penangan kasus Tindak Pidana Korupsi. diantaranya Polres Pelabuhan Makassar, Polres Pangkep, dan Polres Mamuju Utara.
Heri mengatakan, tiga Polres ini mendapat peringkat paling akhir dari seluruh polres jajaran Polda Sulselbar dalam penanganan kasus korupsi. Heri tak sungkan membeberkan kinerja jajarannya untuk memotivasi agar mampu meningkatkan kinerja di waktu mendatang.
“Saya memang evaluasi tiap empat bulan. Semuanya dicek supaya bisa melihat bagaimana penanganan kasus korupsi di Polresnya masing-masing. Mereka mungkin bagus dalam penanganan kasus lain selain korupsi,” kata Heri
Hery mengatakan, seluruh Polres di wilayah Sulselbar akan terus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam penindakan kasus korupsi. Namun pada akhirnya proses terus berjalan dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda di tiap Polres.
“Selama saya duduk menjabat di sini, ini hasil kerjamu, istilahnya supervisi. Tapi beda beda kan, ada yang punya tanggung jawab besar ada yang punya kemauan yang kuat. Ada yang hasilnya tinggi dan ada juga yang di bawah,” terang Hery.
Namun Demikian Hery mengaku kinerja seluruh Polres di wilayah Sulselbar secara umum sudah maksimal dengan menempatkan Polda Sulsel di urutan keempat secara nasional dalam penindakan kasus korupsi. Namun ia berharap agar kualitas perorangan dapat ditingkatkan lagi.
“Oke saya bangga dengan kerja kalian, tapi saya belum puas. Puasnya itu berarti ke kualitas perorangan dan penyelamatan keuangan negara. Tahun ini siapa target atau sasaran saya,” pungkasnya.
Sementara itu Menanggapi ini, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, penanganan kasus korupsi menjadi salah satu kasus yang perlu perhatian petinggi Polda Sulselbar.
Terkait tiga polres yang dikategorikan minim menganani kasus korupsi, Frans mengatakan untuk Polres Pelabuhan Makassar masih dinilai wajar karena di wilayah Polres Pelabuhan Makassar tidak ada wilayah administratif.
“Kalau yang dua itu (Polres Pangkep dan Polres Mamuju Utara) yang tak ada, memang perlu dipertanyakan,” kata Frans.(Ss-Ar).
Hal ini diungkapkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel usai melakukan evaluasi dan supervisi satu tahun penindakan kasus korupsi di seluruh Polres di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). dan memberikan penghargaan kepada menyerahkan penghargaan kepada tiga Polres terbaik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kamis (18/2/2016)
Pada evaluasi tersebut, Polres Mamuju menjadi ranking 1 dalam penindakan kasus korupsi. Menyusul Polres Parepare di ranking 2, dan Polres Luwu di ranking 3. Selanjutnya, untuk ranking harapan 1, 2, dan 3 masing-masing ditempati Polres Wajo, Polres Soppeng, dan Polres Polman.
Selain itu Pol Heri Dahana juga membeberkan tiga polres terburuk dalam penangan kasus Tindak Pidana Korupsi. diantaranya Polres Pelabuhan Makassar, Polres Pangkep, dan Polres Mamuju Utara.
Heri mengatakan, tiga Polres ini mendapat peringkat paling akhir dari seluruh polres jajaran Polda Sulselbar dalam penanganan kasus korupsi. Heri tak sungkan membeberkan kinerja jajarannya untuk memotivasi agar mampu meningkatkan kinerja di waktu mendatang.
“Saya memang evaluasi tiap empat bulan. Semuanya dicek supaya bisa melihat bagaimana penanganan kasus korupsi di Polresnya masing-masing. Mereka mungkin bagus dalam penanganan kasus lain selain korupsi,” kata Heri
Hery mengatakan, seluruh Polres di wilayah Sulselbar akan terus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam penindakan kasus korupsi. Namun pada akhirnya proses terus berjalan dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda di tiap Polres.
“Selama saya duduk menjabat di sini, ini hasil kerjamu, istilahnya supervisi. Tapi beda beda kan, ada yang punya tanggung jawab besar ada yang punya kemauan yang kuat. Ada yang hasilnya tinggi dan ada juga yang di bawah,” terang Hery.
Namun Demikian Hery mengaku kinerja seluruh Polres di wilayah Sulselbar secara umum sudah maksimal dengan menempatkan Polda Sulsel di urutan keempat secara nasional dalam penindakan kasus korupsi. Namun ia berharap agar kualitas perorangan dapat ditingkatkan lagi.
“Oke saya bangga dengan kerja kalian, tapi saya belum puas. Puasnya itu berarti ke kualitas perorangan dan penyelamatan keuangan negara. Tahun ini siapa target atau sasaran saya,” pungkasnya.
Sementara itu Menanggapi ini, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, penanganan kasus korupsi menjadi salah satu kasus yang perlu perhatian petinggi Polda Sulselbar.
Terkait tiga polres yang dikategorikan minim menganani kasus korupsi, Frans mengatakan untuk Polres Pelabuhan Makassar masih dinilai wajar karena di wilayah Polres Pelabuhan Makassar tidak ada wilayah administratif.
“Kalau yang dua itu (Polres Pangkep dan Polres Mamuju Utara) yang tak ada, memang perlu dipertanyakan,” kata Frans.(Ss-Ar).
