Warga Pangkep Kecewa,Kartu Jamkesda Tak Berlaku Lagi

Foto : Warga saat memperlihat Kartu Jamkesdanya dan tidak berlaku lagi

Spiritnews.com.-Sejumlah warga miskin pemilik kartu Jamkesda di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) haruskecewa dan memilih kembali kerumah atau kembali harus merogoh uang kocek saat ingin berobat di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep pasalnya sejak tanggal 1 Januari 2016 kartu kesehatan Jamkesda sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berobat.

Warga yang sakit dan berbekal Jamkesda, hanya akan dilayani kalau menggunakan pelayanan umum saja, sementra itu kesehatan gratis hanya dilayani bagi mereka memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu BPJS Kesehatan.

Sementara berdasarkan pantauan awak media di RSUD Pangkep,sejumlah warga merasa kecewa dan protes dengan tidak diberlakukannya lagi kartu Jamkesda, mereka kesal karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga mereka harus memilih berobat dirumah mereka, sebab biaya berobat sebagai pasien umum sangatlah mahal bagi mereka.

Seperti yang dialami seorang warga pulau liukang tupabbiring bernama Mantang, ia terpaksa harus kembali kepulaunya karena merasa tidak sanggup membayar biaya rumah sakit sebagai pasien umum.

Dikeluhkan tentang biaya perawatan pasien umum sangat mahal,kami tidak sanggup membayar obat maupun sewa ruangan setiap harinya,keluh Mantan.

Begitupun dengan Saeni, salah seorang warga asal Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Pangkep, mengaku terpaksa memakai perawatan umum karena kartu Jamkesdanya sudah tidak diterima di rumah sakit milik Pemkab Pangkep tersebut.

Saya ke rumah sakit untuk berobat,tapi rumah sakit menolak Jamkesda,terpaksa saya harus menggunakan perawatan umum karena Jamkesdanya tidak berlaku lagi," katanya.

Tambahnya “saya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya kalau kartu jamkesda sudah tidak terpakai lagi, sehingga mau tidak mau saya harus menggunakan pelayanan umum untuk mendapat perawatan dokter”. Ujarnya dengan nada kecewa.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Pangkep Baharauddin MM mengaku dalam hal ini pihaknya merasa serba salah,sebab sistem pelanyanan BPJSini merupakan program pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah,sehingga kesalahan pendataan peserta BPJSmenjadi masalah tersendiri, khususnya pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan.

Baharuddin menyebutkan,warga yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Pangkep.

Dia juga menjelaskan bahwa sejak sosialisasi dilakukan satu tahun lalu,pihak Dinkes sudah meminta agar sosialisasi ini dilakukan secara menyeluruh kepada warga, sehingga semua warga bisa terakomodir,tapi kondisinya tidak demikian katanya.

Selain itu,Baharuddin juga mengaku jika pihak rumah sakit dalam hal ini sangat kesulitan dalam pelayanan Jamkesda,karena yang menjadi acuan pelayanan hanya peserta BPJS yang di data oleh Dinas Kesehatan. 

Diungkapkan pihak rumah sakit hanya menerima berdasarkan rujukan pertama dari Puskesmas apakah BPJS atau bukan,disamping itu biaya medik untuk dokter yang dibayarkan hanya dari peserta BPJS saja,ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pangkep,Indriaty Latief,meminta kepada warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan Kartu KIS agar segera memasukkan fotocopy kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Puskesmas untuk di daftarkan kembali sebagai peserta BPJS bulan April mendatang.(Ss-khr).

Baca juga: