Foto Ilustrasi Masa Tenang,Yang perlu diwaspadai oleh semua pihak
SPIRITnews.com.-
Masa tenang 6 Desember mendatang harusnya dijadikan para kandidat untuk beristirahat
mengingat jadwal kampanye yang padat selama tiga bulan. Namun ketatnya
pertarungan pilkada yang berlangsung hanya satu putaran membuat kandidat dan
tim pemenangannya patut was-was dan harus bekerja ekstra.
Para kandidat tentu akan jor-joran demi maraup suara terbanyak di masa tenang. Politik uang pun dinilai rentan terjadi di TPS-TPS yang daerahnya terpencil dan masih sulit diakses sarana dan prasarana infrastruktur dan telekomunikasi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sebelumnya telah menerbitkan indeks kerawanan11 pilkada serentak di Sulsel berdasarkan 5 indikator yakni profesionalisme penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi dan keamanan. dari 11 pilkada di Sulsel, dan potensi kerawanan money politik di Kabupaten Pangkep adalah (2,76 %).
Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Laode Arumahi mengatakan bahwa pemilih yang menjadi sasaran para Pasangan Calon (Paslon) maupun tim pemenang yang menyerang lewat kucuran dana.
"Memang sebenarnya hak pemilih itu yang lebih utama, karena mereka menjadi sasaran para paslon maupun tim pemenangan untuk diserangi dengan iming-iming uang atau apa pun yang biasanya paslon itu berikan," tuturnya.
Meskipun pilkada dinilai belum bisa luput dari money politik, namun masyarakat telah memiliki kandidat masing-masing untuk dipilih. Sehingga belum tentu masyarakat yang menerima uang, itu kemudian memilih kandidat yang memberikan uang untuk dipilih.
"Sehingga seberapa besar pengaruh money politic terhadap keterpilihan kandidat, belum sepenuhnya bisa dijamin. Karena karakter pemilih disetiap daerah bermacam-macam. Tapi saya melihat, pemilih di 11 pilkada di Sulsel 48 persen itu akan menerima uang, tapi belum tentu memilih kandidat yang bersangkutan," jelasnya.
Namun, kata Laode, itu kembali lagi kepada pemilih itu sendiri yang harus sadar bahwa itu adalah hal-hal yang sangat salah. Karena masyarakat juga mempunyai peranan penting untuk mengsukseskan pesta demokrasi pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"Jadi pemilihnya harus sadar sendiri bahwa cara-cara seperti itu harus kita lawan, kalau perlu masyarakat itu dilaporkan di pengawas pemilu. Masyarakat juga harus bertanggung jawab, kalau kita sudah sepakat bahwa pilkada ini harus berintegritas maka paslon, penyelenggara, dan pemilih juga harus menjaga integritas itu," tegasnya.
Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI) Sulsel, Suwady Idris Amir mengatakan rentannya money politic di pilkada, salah satunya disebabkan kecenderungan pemilih yang masih bersifat pragmatis. Pragmatisme pemilih tersebut, dinilai cukup rentan dimanfaatkan oleh para calon yang memiliki cost politik yang besar untuk mengikuti keinginan masyarakat.
"Karakter pemilih yang masih cenderung pragmatis dibeberapa daerah dan ini cukup bahaya, karena calon dengan modal besar bisa saja mengikuti keinginan pragmatis masyarakat untuk bisa menang," kata Suwady.
Terkait dengan kapan waktu money politic dilakukan, Suwady mengatakan bahwa kecenderungan dilakukan pada saat mendekati hari pemungutan suara, atau di masa-masa tenang.
"Masa tenang biasanya rentan, dan sudah ada aktivitas untuk mempengaruhi pemilih dengan cara membeli suara, puncaknya biasanya kita kenal dengan sebutan serangan fajar, sebelum masyarakat mendatangi TPS. Karena memang waktu-waktu itu cukup memberikan stimulus bagi pemilih," terangnya.
Sementara itu Sekjend Komite Komunitas Demokrasi pangkep (KKDP), Syahrul Syaf menyebutkan, tidak bisa dipungkiri masa tenang akan menjadi masa dimana politik uang (Money Politic) bakal beredar di masyarakat.
"Berdasarkan pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, memasuki masa tenang, politik uang pasti meningkat. Para tim kandidat berkeliaran. Yang lebih fatal, hukum dan pengawasan selalu lemah sehingga aturan dilanggar," ujarnya. Selasa (1/12/2015)
Menurutnya selain aturan yang lemah, salah satu penyebab politik uang sulit diatasi yaitu regulasi PKPU yang memberikan kelonggara kepada para kandidat untuk memberikan cendera mata atau kenang-kenangan kepada peserta dengan nilai Rp.25 ribu.
"Sesuai pengalaman, politik uang selalu meningkat sementara hukum makin lemah alias tumpul. Dengan adanya regulasi PKPU misanya aturan cendera mata Rp25 ribu kepada massa ini yang menyebabkan politik uang beredar," terangnya.
Syahrul menambahkan, budaya politik yang mengajarkan rakyat terbiasa untuk melirik budaya money politik yang sudah mengakar sejak dulu.
"Yakin saja, di hari tenang tim kandidat jsutru berkeliaran. Jadi Panwas dan KPUD harus memperketat pengawasan agar hari tenang tidak boleh ada simbol berkeliaran seperti gentayangan," jelasnya.
Ketua KPUD Pangkep, Marzuki menuturkan masa tenang untuk berhentinya kampenya paslon memang sudah di jadwalkan. Masa tenang kata dia, apa pun yang sifatnya kampanye itu tidak diperbolehkan lagi.
"Masa tenang itu tiga hari sebelum hari pungutuan suara yakni, 6 Desember. jadi tidak ada lagi ativitas kampanye apalagi jika sampai membagi-bagikan sembako atau uang untuk dipilih," tuturnya.(Ss-Rs).
Para kandidat tentu akan jor-joran demi maraup suara terbanyak di masa tenang. Politik uang pun dinilai rentan terjadi di TPS-TPS yang daerahnya terpencil dan masih sulit diakses sarana dan prasarana infrastruktur dan telekomunikasi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sebelumnya telah menerbitkan indeks kerawanan11 pilkada serentak di Sulsel berdasarkan 5 indikator yakni profesionalisme penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi dan keamanan. dari 11 pilkada di Sulsel, dan potensi kerawanan money politik di Kabupaten Pangkep adalah (2,76 %).
Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Laode Arumahi mengatakan bahwa pemilih yang menjadi sasaran para Pasangan Calon (Paslon) maupun tim pemenang yang menyerang lewat kucuran dana.
"Memang sebenarnya hak pemilih itu yang lebih utama, karena mereka menjadi sasaran para paslon maupun tim pemenangan untuk diserangi dengan iming-iming uang atau apa pun yang biasanya paslon itu berikan," tuturnya.
Meskipun pilkada dinilai belum bisa luput dari money politik, namun masyarakat telah memiliki kandidat masing-masing untuk dipilih. Sehingga belum tentu masyarakat yang menerima uang, itu kemudian memilih kandidat yang memberikan uang untuk dipilih.
"Sehingga seberapa besar pengaruh money politic terhadap keterpilihan kandidat, belum sepenuhnya bisa dijamin. Karena karakter pemilih disetiap daerah bermacam-macam. Tapi saya melihat, pemilih di 11 pilkada di Sulsel 48 persen itu akan menerima uang, tapi belum tentu memilih kandidat yang bersangkutan," jelasnya.
Namun, kata Laode, itu kembali lagi kepada pemilih itu sendiri yang harus sadar bahwa itu adalah hal-hal yang sangat salah. Karena masyarakat juga mempunyai peranan penting untuk mengsukseskan pesta demokrasi pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"Jadi pemilihnya harus sadar sendiri bahwa cara-cara seperti itu harus kita lawan, kalau perlu masyarakat itu dilaporkan di pengawas pemilu. Masyarakat juga harus bertanggung jawab, kalau kita sudah sepakat bahwa pilkada ini harus berintegritas maka paslon, penyelenggara, dan pemilih juga harus menjaga integritas itu," tegasnya.
Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI) Sulsel, Suwady Idris Amir mengatakan rentannya money politic di pilkada, salah satunya disebabkan kecenderungan pemilih yang masih bersifat pragmatis. Pragmatisme pemilih tersebut, dinilai cukup rentan dimanfaatkan oleh para calon yang memiliki cost politik yang besar untuk mengikuti keinginan masyarakat.
"Karakter pemilih yang masih cenderung pragmatis dibeberapa daerah dan ini cukup bahaya, karena calon dengan modal besar bisa saja mengikuti keinginan pragmatis masyarakat untuk bisa menang," kata Suwady.
Terkait dengan kapan waktu money politic dilakukan, Suwady mengatakan bahwa kecenderungan dilakukan pada saat mendekati hari pemungutan suara, atau di masa-masa tenang.
"Masa tenang biasanya rentan, dan sudah ada aktivitas untuk mempengaruhi pemilih dengan cara membeli suara, puncaknya biasanya kita kenal dengan sebutan serangan fajar, sebelum masyarakat mendatangi TPS. Karena memang waktu-waktu itu cukup memberikan stimulus bagi pemilih," terangnya.
Sementara itu Sekjend Komite Komunitas Demokrasi pangkep (KKDP), Syahrul Syaf menyebutkan, tidak bisa dipungkiri masa tenang akan menjadi masa dimana politik uang (Money Politic) bakal beredar di masyarakat.
"Berdasarkan pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, memasuki masa tenang, politik uang pasti meningkat. Para tim kandidat berkeliaran. Yang lebih fatal, hukum dan pengawasan selalu lemah sehingga aturan dilanggar," ujarnya. Selasa (1/12/2015)
Menurutnya selain aturan yang lemah, salah satu penyebab politik uang sulit diatasi yaitu regulasi PKPU yang memberikan kelonggara kepada para kandidat untuk memberikan cendera mata atau kenang-kenangan kepada peserta dengan nilai Rp.25 ribu.
"Sesuai pengalaman, politik uang selalu meningkat sementara hukum makin lemah alias tumpul. Dengan adanya regulasi PKPU misanya aturan cendera mata Rp25 ribu kepada massa ini yang menyebabkan politik uang beredar," terangnya.
Syahrul menambahkan, budaya politik yang mengajarkan rakyat terbiasa untuk melirik budaya money politik yang sudah mengakar sejak dulu.
"Yakin saja, di hari tenang tim kandidat jsutru berkeliaran. Jadi Panwas dan KPUD harus memperketat pengawasan agar hari tenang tidak boleh ada simbol berkeliaran seperti gentayangan," jelasnya.
Ketua KPUD Pangkep, Marzuki menuturkan masa tenang untuk berhentinya kampenya paslon memang sudah di jadwalkan. Masa tenang kata dia, apa pun yang sifatnya kampanye itu tidak diperbolehkan lagi.
"Masa tenang itu tiga hari sebelum hari pungutuan suara yakni, 6 Desember. jadi tidak ada lagi ativitas kampanye apalagi jika sampai membagi-bagikan sembako atau uang untuk dipilih," tuturnya.(Ss-Rs).
