Paslon & Warga Pangkep Harus Cermati Bertambahnya Jumlah DPT

Foto Data Pemilih Tetap,di Pilkada Serentak 2015,di Kabupaten Pangkep

SPIRITnews.com.-Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengalami penambahan DPT hingga 10.000 orang ditahun 2015 ini Diketahui pada Pilpres bulan April 2014 lalu, DPT Pangkep sebanyak 240.222. Tapi pada Pilkada tahun ini meningkat menjadi 250.170, dan diperkirakan masih akan mengalami penambahan DPT mengingat masih banyak masyarakat pulau yang belum terdaftar di DPT KPUD Pangkep.

Komisioner KPU Pangkep bidang data Aminah mengatakan, data DP4 yang diperoleh KPU Pangkep sekitar 274.957 berdasarkan jumlah penduduk dari Dinas Catatan Sipil Pemkab Pangkep, kemudian di lakukan verifikasi sebanyak 3 kali dengan panwas dan kandidat paslon. serta meminta mereka untuk memberikan masukan terkait jumlah ini, sehingga kemudian jumlah yang di tetapkan sekitar 250.170.

Selain meningkatnya DPT Kabupaten Pangkep juga diketahui Ratusan mahasiswa asal dua kecamatan kepulauan Pangkep yaitu kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka dalam pilkada Pangkep, 9 Desember mendatang, karena belum terdata.

Hal ini kata aminah disebabkan karena KPU merasa ragu ragu mengambil keputusan karena KPU harus memastikan di mana mereka di hari pencoblosan, apakah tetap di daratan atau pulang ke pulaunya,salah seorang mahasiswa asal Pangkep,Muhammad Syahrir mengungkapkan bahwa para mahasiswa Pangkep yang menyebar di delapan asrama mahasiswa,masih banyak yang belum tahu akan memilih di mana.

“Delapan asrama mahasiswa Pangkep di Makassar, tidak satupun yang pernah didatangi sama KPU untuk sosialisasi,jangankan mengurus formulir A5,apa itu formulir A5 juga ada yang tidak tahu,” ujar Syahrir.

Sementara itu Sekjend Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) Syahrul Syaf mengingatkan kepada para paslon bahawa pembengkakan DPT hingga 10.000 orang harus dicermati dengan baik karena sangat rawan dimanfaatkan oknum tertentu untuk kecurangan penggelembungan suara apalagi KPU kali ini terkesan tidak transparan memberikan nama nama wajib pilih kepada para kandidat paslon untuk diteliti apakah data tersebut benar atau tidak.

“ Para Paslon dan warga seharusnya tidak acuh dan pro aktif menurunkan tim suksesnya untuk meneliti langsung kebenaran nama di DPT pada setiap TPS, apakah nama tersebut ada atau tidak ada agar dikemudian hari tak ada yang merasa dirugikan dengan alasan adanya penggelembungan suara,akibat membengkaknya DPT yang signifikan seperti pada pengalaman pemilu-pemilu yang lalu”. terangnya.(Ss-Rs).

Baca juga: