Panwas Meminta Keterlibatan Stake Holder,di Pilkada Pangkep

SPIRITNews.Com.- Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menyebut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) masuk dalam zona merah Pilkada yang ketiga setelah rawan pertama Bulukumba dan Luwu Utara rawan yang kedua.

Pada Pilkada 2015 ini, Bawaslu mengacu pada pengalaman tahun 2014. Kerawanann pelanggaran seperti keterlibatan PNS dalam berpolitik

"Politik uang masuk dalam indeks kerawanan. Hal ini terjadi disebabkan faktor geografis, partisipasi masyarakat rendah, keamanan daerah dan netralitas PNS sangat kurang," katanya pada acara Panwas Pangkep.

Dikatakan disat menggelar rapat koordinasi stakeholders, terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep tahun 2015 di Aula Batari Cendana Timur Jl Cendana Pangkep, Kamis (22/10).

Indeks kerawanan Bawaslu adalah aturan pikada dari semua tahapan. Hal tersebut berbeda dengan yang disebutkan Pangkep rawan konflik.

Ditempat terpisah Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar untuk mencegah kerawanan pilkaada tersebut sudah memulai melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi di 11 Pilkada Sulsel.

Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pudji Harianto Iskandar saat menjadi pembicara dalam dialog yang digelar Sekolah Kebangsaan di Makassar, Kamis (22/10/2015).

Pudji mengatakan deteksi dini yang saat ini dilakukan pihaknya adalah mengamati gerak-gerik pasangan calon dan tim suksesnya.

"Sehingga begitu ada potensi konflik bisa kita cegah untuk tak melebar. Kita gunakan intel untuk memantau mereka," ujar jenderal bintang dua ini.

Irjen Pudji mengakui diantara beberapa potensi konflik itu, salah satunya adalah black campaign. "Saat ini sudah ada beberapa yang mencoba melakukan lack campaign tapi berhasil kita gagalkan," ujarnya tanpa menyebut Pilkada daerah yang dimaksud.

Selain Black Campign, Polda, kata Pudji juga mengantisipasi adanya intervensi birokrat dan elite polirik, mobilisasi pemilih eksodus dan money Politik.

"Kita akan mengerahkan 2/3 kekuatan kepolisian untuk mengamankan Pilkada. Termasuk kita melibatkan Polres-Polres yang tak menggelar Pilkada," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Panwas Kabupaten Pangkep, Saharuddin Hafid mengatakan, dalam melakukan pengawasan semua pihak berhak terlibat.

Pasalnya, semua jenis pelanggaran Pilkada tidak semua bisa diketahui Panwas tanpa adanya laporan masyarakat atau instansi terkait.

Dia berharap, dalam rangka menciptakan pilkada damai dan aman, sinergitas antara masyarakat dan Panwas begitupun semua unsur sangat dibutuhkan.

"Kami berharap,stakeholder terlibat dan dapat membantu meminimalisasi pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara," katanya.(Ss-Khr).

Baca juga: