SPIRITNews.Com.-
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi
(Kemendesa) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM),hal ini bertujuan untuk mengurangi
jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri.
Sementara menurutnya bahwa peluncuran dilakukan oleh Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar di
Operational Room, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (19/10).
Lanjut Menteri Desa Marwan Jafar
menegaskan bahwa IDM yang diluncurkan ingin meletakkan prakarsa dan kuatnya
kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan
desa. IDM ini diharapkan bisa memperkuat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Selain itu,“IDM ini lebih komperhensif
jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini
mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan
ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan
lokal,” kata Marwan di Kalibata.
Dan apabila indeks ini digunakan
sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi dan sinergi pembangunan, maka
menurut Marwan, kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri
seperti yang dicita-citakan tidak mustahil untuk diwujudkan.
“Ini bisa dijadikan
rujukan pemerintah untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan
jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia,” ujar Marwan.
Menurut Marwan, saat ini masih
ada 5.000 jumlah desa tertinggal. Ia berharap pada 2019 mendatang bisa meningkatkan
sedikitnya 2.000 desa mandiri.
Pemberdayaan masyarakat, menurut
Marwan merupakan tumpuan utama, titik tolak strategis menuju terciptanya
partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi,
masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam menyantuni spirit UU Desa
yang telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.
“Dengan menjadi subyek
pembangunan, desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara
dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata
warga negaranya sendiri maupun di mata internasional,” kata Marwan.
Kemiskinan
Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi Marwan Jafar menyebutkan, persoalan kemiskinan masih menjadi
permasalahan yang dominan di desa. Data tahun 80-an, sekitar 78 persen jumlah
penduduk Indonesia ada di pedesaan.
Namun saat ini jumlah penduduk kota dan desa hampir berimbang.
Penduduk kota telah mencapai 49,8 persen sementara persentase penduduk desa
justru mengalami penurunan menjadi hanya 50,2 persen dibandingkan pada tiga
puluh lima tahun yang lalu.
Sambung disampaikan bahwa jika
tren urbanisasi ini dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar
65 persen penduduk Indonesia akan berada di kota,” ujarnya.
Dikatakan bahwa ketimpangan
antara penduduk di desa dan kota, menurut Marwan bisa dilihat dari Indeks
kedalaman kemiskinan di desa dan kota. Pada tahun 2014 persentase penduduk desa
yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 13,8 persen, sedangkan
penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2 persen.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika
ditelisik lebih jauh, lanjut Marwan, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di desa
jauh lebih dalam dan lebih parah dibandingkan di kota. Hal itu dibuktikan
dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota 1,25 sementara di desa jauh lebih
besar yaitu mencapai 2,24.
Menteri Desa menyebutkan bahwa semakin
tinggi nilai indeks ini artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
miskin dari garis kemiskinan,selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan di kota
0,31 sementara di desa 0,56.
Ditambahkan tentu saja akan semakin tinggi nilai indeks artinya
semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,”tambah
Marwan. (*) Sumber berita Humas Kemendesa.
