SEMULA artikel ini akan saya buat di dalam kontek filsafat., Tetapi saya batalkan karrena terlalu “berat” untuk dipahami., Oleh karena itu saya transfer menjadi artikel politik dalam arti yang luas., Terus terang saya, masyarakat kita masih banyak yang buta politik., Lucunya, juga banyak politisi yang tidak faham politik. Mereka tahunya ingin menang dalam pilkada/pemilu dan kemudian ingin hidup kaya raya dengan berbagai cara.
Termasuk korupsi, Memperjuangkan rakyat merupakan prioritas ke-999.Banyak pemimpin dan politisi yang menjabarkan pengertian pro rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang keliru. Bahkan tidak mendidik masyarakat.
Juga ada anggapan yang keliru bahwa program pro rakyat itu hanya untuk rakyat miskin, apakah program pro rakyat itu?
Program pro rakyat yaitu program-program yang bersifat solutif terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat, baik rakyat miskin, rakyat cukup mampu maupun rakyat dari golongan mampu dengan cara yang benar dan bersifat mandiri.
A). Apakah yang termasuk bukan program pro rakyat?
1.- Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam)SDA diserahkan ke kapitalis asing maupun domestik. Boleh saja.
Namun, kalau kemudian hasilnya tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nasional, secara regional ataupun secara lokal, maka itulah yang dinamakan program yang tidak pro rakyat. 2.- Memprioritaskan kepentingan elit Pembelian mobil menteri yang mewah, pesawat terbang yang mewah, ruangan DPR yang mewah dan kepentingan-kepentingan elit Trias Politika, jelas program yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
3.-Pemberantasan korupsi yang tebang pilih dan hukum yang loyo rakyat tahu, pemberantasan korupsi masih tebang-tebang pilih.
Koruptor kelas kakap selalu berlindung pada kekuatan-kekuatan besar, termasuk kekuatan uang untuk menyuap, juga kekuatan senjata untuk mengancam, dalam penegakan hukumpun masih terbukti seperti pisau, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
4.- Subsidi BBM Premium,Ada cara berfilsafat yang keliru. Seolah-olah subsidi BBM Premium merupakan program pro rakyat. Bisa membuat barang-barang dan jasa-jasa menjadi murah. Padahal, BBM Premium merupakan produk impor dengan hharga internasional. Lagipula, subsidi BBM Premium dalam hitungan liter lebih banyak dinikmati golongan menengah ke atas, yaitu pemilik mobil pribadi.
5.- BLT, raskin, PKH,Kalau dikatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras miskin (raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pro rakyat, ya tidaklah. BLT bersifat tidak mendidik dan bahkan menanamkan mental peminta-minta pada rakyat miskin. Raskinpun bukan program pro rakyat karena rakyat miskin tetap harus membeli walaupun dengan harga murah.
PKH juga bukan pro rakyat karena rakyat menjadi malas mencari uang dengan kemampuannya sendiri dan lain-lain yang bersifat tidak memecahkan substansi masalah.
B). Apakah yang termasuk program yang pro rakyat? 1.- Program pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan (misalnya perbatasan Kalimantan-Malaysia). Pembangunan sarana puskesmas, sarana pendidikan, sarana air bersih, sarana ekonomi, sarana transportasi, sarana penerangan, sarana ibadah dan sarana-sarana lain yang diperlukan rakyat di perbatasan.
2.-Menyelesaikan secepatnya masalah-masalah yang menimpa rakyat. Antara lain korban lumpur Lapindo, korban penipuan mantan nasabah Bank Century, korban tsunami Aceh yang belum punya penggantian rumah, memperbaiki gedung sekolah yang rusak ataupun ambruk.
Membangun Lembaga Pemasyarakatan (LP) baru atau merenovasi LP lama sehingga layak huni dan sesuai kapasitas. Tidak meneruskan kontrak karya di bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah habis dan secara bertahap menasionalisasikan semua SDA. Harus memiliki kedaulatan ekonomi.
3.- Mengusahakan kredit dengan suku bunga murah agar semua warganegara bisa membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang sehingga pengangguran bisa berkurang secara signifikan serta tidak harus terpaksa menjadi TKI. Juga, reformasi di bidang hukum.
4.- Segera mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, banjir dan sampah yang melanda berbagai kota dan dialami puluhan juta rakyat, baik rakyat miskin, cukup mampu maupun rakyat mampu.
5.-Jika subsidi BBM Premium dicabut 100% dan pemerintah tidak memberi mobil mewah, pesawat kepresidenan mewah, DPR tidak boros, penghematan di berbagai kementerian maupun nonkementerian, jumlah PNS dikurangi namun jumlah TNI/Polri ditambah, mengurangi jumlah utang luar negeri yang membebani seluruh rakyat, dan anggaran pembangunan lebih besar daripada anggaran rutin maka dananya bisa digunakan untuk menciptakan jutaan lapangan kerja, terutama untuk rakyat tidak mampu.
