Foto Rapat Anggota DPRD Pangkep,di Pimpin Ketua Dprd,
mengecewakan sejumlah wartawan yang hendak meliput,diruangan
pelaksanaan rapat tersebut.
Spiritnews.Com.-Sejumlah
wartawan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) harus merasa kecewa
saat diusir ketika ingin meliput acara silatuhrahmi antara pejabat Bupati
pangkep dengan para Anggota DPRD kabupaten Pangkep.
Kejadian ini bermula saat
sejumlah wartawan harian di pangkep memasuki ruang rapat setelah mendapat izin
dari Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa dan Sekwan, Muhammad Gazali
untuk meliput agenda silatuhrahmi tersebut.
Sebelum,para wartawan yang
berkumpul di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Pangkep, Ir Rizaldi Parumpa
mempersilahkan wartawan untuk masuk karena pertemuan tersebut hanya silaturahmi
biasa.
” Masuk saja tidak ada hal
yang disebunyikan dalam pertemuan tersebut,” kata Rizaldi,Hal senada
diungkapkan Sekertaris DPRD Pangkep, Muh Ghazali terkait pertemuan tersebut.
“Silahkan masuk, kalau sudah diberikan izin,”ungkapnya.
Namun, belum lagi para
wartawan duduk, tiba-tiba, Ilham yang memimpin rapat langsung menyuruh mereka
untuk keluar dari ruangan tanpa alasan jelas,“Wartawan Keluar saja
dulu, kalau ada perlu nanti kita wawancara di luar, ” ucap Ilham melalui
pengeras suara.
Akibat pengusiran para awk
media tiba-tiba geger dan serentak keluar ruangan. Padahal mereka datang atas
pemberitahuan sebelumnya bahwa rapat pejabat Pangkep Ruslan Abu bersilaturahim
ke DPRD Pangkep.
Pengusiran itu sangat
disayangkan oleh Wartawan peliput. Bagaimanapun, ungkap salah seorang wartawan,
sebagai lembaga publik yang anggotanya dipilih dan digaji oleh rakyat, anggota
DPRD Pangkep tidak seharusnya menutup-nutupi informasi public.
Berdasarkan informasi
dihimpun oleh Awak Media, sudah dua kali, Pejabat Bupati Pangkep Ruslan Abu
bersama Asisten IV Pemprov Sulsel melakukan rapat tertutup baik dengan Muspida
maupun DPRD, walaupun hanya dalam bentuk kegiatan silaturahmi.
Sebelumnya, pertemuan di
Kantor Bupati dengan mengundang Muspida dan Panwaslu, pada Rabu (9/9) misalnya,
kegiatan yang membahas persoalan pelaksanaan Pilkada dan Honorer K2 juga
dilakukan secara tertutup.(Ss-Rs).
