Foto Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kab.Pangkep Ir.Sunandar,
saat duduk melihat
hasil pekerjaan salah satu kontraktor.
SPIRITnews.Com.-
Banyaknyanya
proyek yang bermasalah dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan (Pangkep) membuat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangkep, Sunandar
mengeluhkan dan uring uringan.
Pasalnya sejumlah rekanan
yang bekerja dianggap tidak profesional dalam mengerjakan proyek. Hal ini akan
berimbas pada rendahnya kualitas pekerjaan dan keterlambatan pengerjaan proyek.
Sehingga hal tersebut
menyebabkan Sunandar sering menjadi serba salah di depan penegak hukum dan LSM
jika mereka mempertanyakan proyek yang bermasalah tersebut.
“Serba salah kita. Kalau
dibiarkan, kamilah yang diperiksa sama penegak hukum. Tapi kalau diperketat,
mereka lapor ke Bupati dan DPRD. Katanya, Dinas PU persulit rekanan,” ungkap
Sunandar, Jumat (25/9/2015).
Dia mengatakan, rekanan yang
berperilaku seperti itu seringkali tidak bekerja secara profesional, baik dari
segi administrasi dan tekhnis. Hal itu bisa berdampak pada penyelewengan,
sehingga Sunandar pantas merasa khawatir.
Selain itu kata Sunandar,
perusahaan rekanan itu juga banyak yang tidak memiliki tenaga teknis sesuai
dengan bidang yang mereka kerjakan. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat.
Meski enggan menyebutkan
rekanan yang dimaksud, Sunandar mengatakan, para rekanan tersebut hanya
mengejar uang muka proyek. Setelah itu, kata Sunandar, mereka meninggalkan
pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
Salah satu bidang yang
paling dikeluhkan oleh Dinas PU akibat rekanan yang tidak profesional adalah
pengerjaan proyek di bidang pengairan. Bidang tersebut memiliki paling banyak catatan
buruk karena bermitra dengan rekanan yang sering bermasalah dalam pengerjaan
proyek dan administrasinya.
“Saya meminta agar para
rekanan ini tidak terlalu memaksakan keinginan mereka, dan supaya bisa bekerja
secara profesional, sehingga segala bentuk pengerjaan proyek bisa diminimalkan
potensi pelanggarannya,” harap Sunandar.
Sampai saat ini, belum ada
pihak perusahaan yang merupakan mitra Dinas PU yang bisa dikonfirmasi terkait
hal ini. Sunandar hanya mengatakan kalau akan melakukan evaluasi di unit kerja
yang dianggap tidak bisa melakukan pekerjaannya secara profesional.
Karena hal itu hanya akan
mengakibatkan pencapaian yang tidak maksimal dan akan menimbulkan dampak yang
tidak baik bagi alokasi APBD di dinasnya.
“Kami akan evaluasi,
perusahaan mana saja yang sudah tidak bisa di telorir. Kami tidak mau selamanya
seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil ketua
DPRD I Pangkep, Rizaldi Parumpa mendukung rencana Dinas PU melakukan evaluasi
terhadap para rakanan yang dinilai tidak mampu secara administrasi maupun
tenaga ahli.
Rizaldi menegaskan agar
perusahaan yang dimaksud tersebut, segera dicoret dari daftar rekanan,“Percuma
saja para pengusaha ini bekerja sama kalau mereka tidak mampu di bidangnya,Kalau
mereka hanya mau uangnya tapi bekerja asal-asalan,diblacklist saja,” tegas
Rizaldi..(Ss-Khr).
