Spiritnews.Com.-Kepala Kepolisian Sulawesi selatan dan Barat yang baru,Irjen Pol Pudji Hartanto,di Kepolisian Republik Indonesia karirnya terbilang gemilang,seusai menjadi ajudan Wakil Presiden RI,Hamza Haz, pada periode 2001-2004,Pudji selanjutnya menempati posisi strategis selaku Wakapolda Banten,Kapolda Kepulauan Riau,Irwil II Itwasum Polri dan Staf Ahli Manajemen Kapolri pada tahun 2011 – 2012.
Saat ini,Irjen Pol Pudji
Hartanto Iskandar ditunjuk oleh atasannya,sebagai Kapolda Sulsel,menggantikan
Irjen Pol Anton Setiadji, yang dimutasi ke jabatan baru sebagai Kapolda
Jatim,berdasarkan surat mutasi dari TR Kapolri bernomor ST/1847/IX/2015
tertanggal Kamis 3 September 2015.
Selain itu,Irjen Pol Pudji
Hartanto Iskandar,pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas
(Kakorlantas) Polri dengan jabatan terakhir yang diemban sebelumnya menjadi
Kapolda Sulsel,dia juga menjabat selaku Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).
Sementara mutasi besar-besaran
tersebut terjadi di tingkat perwira tinggi Polri,Selain melakukan pertukaran
posisi antara Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Kepala Badan Narkotika Nasional
(BNN) Komjen Anang Iskandar,serta mutasi itu juga berlaku di beberapa
jabatan,seperti dimulai dari jabatan Wakabareskrim hingga Kapolda Sulsel
Sedangkan mantan Wakapolda
Sulselbar,Irjen Pol DR.Syahrul Mamma,adalah putra Sulsel sebelum diangkat
menjadi wakabareskrim,dia menempati posisi strategis sebagai Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan Nasional.
Lebih lanjut dijelaskan
bahwa berdasarkan,Surat mutasi dari TR Kapolri bernomor ST/1847/IX/2015
tertanggal Kamis 3 September 2015 juga memutasi Kapolda Sumut, Kapolda Maluku
dan Kapolda Bali.jelasnya.
Selan itu
seluruh masyarakat Sulselbar berharap semoga Kapolda yang baru, terkhususnya diwilayah
Kota Makassar dan sekitarnya tidak ada lagi yang dikatakan begal serta beberapa
kejadian yang diistilakan peluru nyasar terangnya.
Diungkapkannya
bahwa selama ini menjadi momok dan sangat meresahkan warga kota Makassar dan
sekitarnya,yang paling utama Kapolda baru harus mampu membangun ruang
komunikasi dengan masyarakat sipil dan tidak berpihak pada kepentingan pemodal
ungkapnya.(Rs).