Spirit
News.Com.- Ada apa dengan pilkada serentak sehingga sebagian warga di
Indonesia minta ditunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dibeberapa
Kabupaten/Kota,hala itu diharapkan tak berdampak apa-apa bagi kinerja birokrasi
ataupun kondisi sosial di masyarakat.
Selain itu,sebagian masyarakat justru menilai peran rezim
pemerintah lama tak terlalu signifikan sehingga tak mempengaruhi kehidupan
mereka.
Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disalah satu Kabupaten, mengatakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015,sama sekali tak berdampak apapun.
Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disalah satu Kabupaten, mengatakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015,sama sekali tak berdampak apapun.
Namun kinerja aparatur pemerintah diharapkan tetap berjalan
dengan baik di bawah kepemimpinan pejabat pelaksana kepala daerah yang ditunjuk
oleh masing-masing gubernur, “Tidak ada dampaknya,seperti dikutip dari berita
online Tempo Nasional.com.
Selain itu,Warga berharap Netralitas Plh Bupati/Walikota yang telah ditunjuk,atau tak melibatkan dirinya terhadap para calon yang ikut berlomba dalam pilkada Bupati/Walikota,agar pelaksanaan pemilih dan perolehan suara betul-betul dari pilihan hati nurani seluruh wajib pilih yang ikut berpartisipasi memilih calon pemimpin di daerahnya masing-masing.
Selain itu,Warga berharap Netralitas Plh Bupati/Walikota yang telah ditunjuk,atau tak melibatkan dirinya terhadap para calon yang ikut berlomba dalam pilkada Bupati/Walikota,agar pelaksanaan pemilih dan perolehan suara betul-betul dari pilihan hati nurani seluruh wajib pilih yang ikut berpartisipasi memilih calon pemimpin di daerahnya masing-masing.
Seperti di Kabupaten Blitar misalanya warga telah
berunjukrasa meminta agar Pemilihan Kepala Daerah diwilayah itu,ditunda menurut
apa yang disampaikan oleh aktivis antikorupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi
(KRPK) Blitar, Mohammad Triyanto.
Sementera menurut dia,kalau penundaan pilkada yang mengganjal
majunya petahana kembali justru disambut gembira ribuan pegawai honorer di
Kabupaten Blitar. “Sebab, selama ini inkumben menghambat pencairan honor mereka
selama delapan bulan,” tutur Triyanto.
Selain itu,dikatakannya bahwa dengan pemerintahan transisi di bawah pejabat pelaksana yang akan ditunjuk gubernur nanti, pembayaran honor para pegawai ini diharapkan bisa cair. Penundaan pilkada juga menghambat ambisi bupati untuk membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang tak berpihak pada nelayan dan petani.
Dia menambahkan bahwa seperti yang diberitakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tak berhasil menjaring lebih dari satu kandidat peserta pilkada,meski telah melakukan perpanjangan pendaftaran hingga berulang kali, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra yang mengusung pasangan Rijanto-Marheinis Urip Widodo.,Rijanto adalah Wakil Bupati Blitar, sedangkan Marheinis adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar.tambahnya.(**).
Selain itu,dikatakannya bahwa dengan pemerintahan transisi di bawah pejabat pelaksana yang akan ditunjuk gubernur nanti, pembayaran honor para pegawai ini diharapkan bisa cair. Penundaan pilkada juga menghambat ambisi bupati untuk membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang tak berpihak pada nelayan dan petani.
Dia menambahkan bahwa seperti yang diberitakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tak berhasil menjaring lebih dari satu kandidat peserta pilkada,meski telah melakukan perpanjangan pendaftaran hingga berulang kali, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra yang mengusung pasangan Rijanto-Marheinis Urip Widodo.,Rijanto adalah Wakil Bupati Blitar, sedangkan Marheinis adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar.tambahnya.(**).
