Spirit News.Com.-Anggota Komisi XI DPR, Sukamta, menyatakan keprihatinan atas terpuruknya kondisi perekonomian Indonesia. Karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Yogyakarta ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tim ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Atas tidak stabilnya kondisi ekonomi nasional saat ini, saya merasa prihatin dan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tim ekonomi Pemerintah," kata Sukamta, dalam rilisnya, Senin (8/6).
Dia katakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin melemah bahkan sempat menembus Rp 13.400 pada pembukaan perdagangan, Senin (8/6). Fakta ini merupakan kondisi yang terburuk semenjak krisis ekonomi Juni 1998.
"Pemerintah tidak bisa lagi hanya berlindung di balik isu perlambatan ekonomi global. Hal ini justru semakin memperlihatkan kelemahan pemerintah dalam mengelola perekonomian," tegas peraih PhD pada Salford University, Manchester, Inggris itu.
Lebih lanjut, anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengungkap pada pemaparan analisis makro oleh Menteri Keuangan di Gedung DPR beberapa saat lalu memprediksikan bahwa nilai tukar rupiah akan dijaga pada level Rp 12.800 hingga Rp 13.200 dan pemerintah berjanji akan mengendalikan inflasi.
"Saya mempertanyakan komitmen dan kinerja pemerintah pada pengelolaan ekonomi nasional. Ada kesan pembiaran terhadap kondisi ini, bahkan disinyalir ada upaya mempertahankan kondisi ini agar pihak-pihak tertentu diuntungkan atas limbungnya ekonomi nasional saat ini," tegas pilitikus PKS ini.
Indikasi tentang pengabaian kondisi ini kata Sukamta, antara lain penggalangan isu dan opini bahwa melemahnya rupiah akan jadi benefit bagi kinerja ekspor.
"Memang benar ada efek positif bagi kinerja ekspor. Tapi pemerintah juga harus sadar bahwa rakyat mulai tidak sabar atas ketidakpastian ekonomi ini. Bahkan mulai terjadi instabilitas hingga menimbulkan gelombang naik turunnya harga kebutuhan pokok diperberat pula situasi menjelang puasa dan hari raya," ujarnya.
Pemerintah kata Sukamta, belum punya roadmap yang jelas hingga saat ini, bahkan sekedar target pertumbuhan ekonomi pun, antara pemerintah dan BI saja tidak sama.
"Dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama BI dan Kemenkeu tadi, BI menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Sedangkan Menteri keuangan mematok 5,8 persen. Bagaimana menstabilkan kondisi yang ada?," pungkas Sukamta.(*)Sumber BeritaJpnn.Com.
Rusli Cikoang
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.
