Online-spirit-com.- Sebagaimana diketahui sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2014 lalu
Pemkab Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan DPRD Kabupaten Pangkep telah
menetapkan anggaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pangkep sebesar Rp.18
miliar, namun dalam perjalanannya rupanya anggaran tersebut dianggap tidaklah
mencukupi untuk melaksanakan perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala
daerah.
Namun dalam perjalanannya ada beberapa item yang mengalami perubahan, sesuai dengan adanya revisi UU Pilkada No 8 Tahun 2015. Olehnya itu, KPUD Pangkep mengajukan Proposal anggaran sebesar Rp.33 Miliar ke Pemkab Pangkep.
Setelah tarik ulur beberapa bulan, anggaran pemilukada Pangkep akhirnya disepakati sebesar Rp19,5 miliar. Atau bertambah sebesar Rp.1,5 Miliar Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah ditandatangani bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep.
Divisi Data KPUD Pangkep, Aminah mengungkapkan, NPHD Pilkada Pangkep tersebut telah ditandatangani bersama Pemkab Pangkep pekan lalu. Sebesar Rp.19 Miliar namun baru akan dicairkan sebesar Rp.12 miliar di APBD Pokok 2015 dan 4 Miliar untuk Panwas, sementara sisanya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2015, diluar dari anggaran keamanan Polri dan TNI yang juga akan diangarkan menyusul.
“Iya. NPHD-nya sudah ditandatangani pak Bupati,baru senilai Rp12 miliar. Tetapi di dalam NPHD dicantumkan kebutuhan anggaran Pilkada sebesar Rp 19,5 miliar. Tapi kekurangannya akan dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pangkep tahun 2015,” ungkapnya via seluler, Minggu (31/5/2015).
Sambungnya, “Jadi untuk KPUD Rp12 miliar dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebanyak Rp.4 miliar. Untuk keamanan nanti menyusul. Karena, yang sudah sangat mendesak adalah KPUD dengan Panwaslu. Makanya, anggarannya lebih dulu dicairkan,” katanya.
Berbeda dengan wakil ketua DPRD Pangkep Rizaldi Parumpa mengungkapkan, bahwa Anggaran pilkada meningkat dari usulan DPRD Rp.33 miliar. Telah menetapkan 19 Miliar di APBD Pokok 2015 dan sisanya akan dianggarkan lagi termasuk biaya keamanan, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan ke Jakarta mengkonsultasikan hal tersebut ke KPU Pusat dan Bawaslu.
“Sesuai petunjuk BPK bahwa seluruh KPU harus diaudit agar terjadi rasionalisasi anggaran, untuk itu kami di DPRD akan segera mengkonsultasikan perihal besarnya penganggaran penyelenggaran pilkada ini ke KPU Pusat dan Bawaslu”Ungkapnya.(Ss-Rs).
Namun dalam perjalanannya ada beberapa item yang mengalami perubahan, sesuai dengan adanya revisi UU Pilkada No 8 Tahun 2015. Olehnya itu, KPUD Pangkep mengajukan Proposal anggaran sebesar Rp.33 Miliar ke Pemkab Pangkep.
Setelah tarik ulur beberapa bulan, anggaran pemilukada Pangkep akhirnya disepakati sebesar Rp19,5 miliar. Atau bertambah sebesar Rp.1,5 Miliar Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah ditandatangani bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep.
Divisi Data KPUD Pangkep, Aminah mengungkapkan, NPHD Pilkada Pangkep tersebut telah ditandatangani bersama Pemkab Pangkep pekan lalu. Sebesar Rp.19 Miliar namun baru akan dicairkan sebesar Rp.12 miliar di APBD Pokok 2015 dan 4 Miliar untuk Panwas, sementara sisanya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2015, diluar dari anggaran keamanan Polri dan TNI yang juga akan diangarkan menyusul.
“Iya. NPHD-nya sudah ditandatangani pak Bupati,baru senilai Rp12 miliar. Tetapi di dalam NPHD dicantumkan kebutuhan anggaran Pilkada sebesar Rp 19,5 miliar. Tapi kekurangannya akan dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pangkep tahun 2015,” ungkapnya via seluler, Minggu (31/5/2015).
Sambungnya, “Jadi untuk KPUD Rp12 miliar dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebanyak Rp.4 miliar. Untuk keamanan nanti menyusul. Karena, yang sudah sangat mendesak adalah KPUD dengan Panwaslu. Makanya, anggarannya lebih dulu dicairkan,” katanya.
Berbeda dengan wakil ketua DPRD Pangkep Rizaldi Parumpa mengungkapkan, bahwa Anggaran pilkada meningkat dari usulan DPRD Rp.33 miliar. Telah menetapkan 19 Miliar di APBD Pokok 2015 dan sisanya akan dianggarkan lagi termasuk biaya keamanan, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan ke Jakarta mengkonsultasikan hal tersebut ke KPU Pusat dan Bawaslu.
“Sesuai petunjuk BPK bahwa seluruh KPU harus diaudit agar terjadi rasionalisasi anggaran, untuk itu kami di DPRD akan segera mengkonsultasikan perihal besarnya penganggaran penyelenggaran pilkada ini ke KPU Pusat dan Bawaslu”Ungkapnya.(Ss-Rs).
