Spirit News.Com.- Perebutan kursi kekuasaan di Parpol tua ini semakin gonjang-ganjing,soal perseteruan antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono ternyata tambah panjang. Ini ditandai pada sidang PTUN perihal kisruh Partai Golkar telah mengeluarkan penetapan menunda pelaksaan SK Menkumham yang sahkan kubu Agung Laksono.
Semnatar berdasarkan putusan tersebut,akhirnya " Aburizal Bakrie " menjadi kubu yang sah dan berhak untuk mengambil keputusan politik selanjutnya.
Sehingga “ Kepengurusan DPP Golkar yang sah mulai hari ini adalah kepengurusan hasil munas Riau 2009 yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham,” tulis kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie,Yusril Ihza Mahendra lewat akun twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd Rabu (1/4) dikutip Republika
“Yang mereka ambil terhitung sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham tgl 23 maret s/d adanya putusan penundaan hari ini 1 april 2015″ tambahnya.
“Yang mereka ambil terhitung sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham tgl 23 maret s/d adanya putusan penundaan hari ini 1 april 2015″ tambahnya.
Ia menjelaskan majelis hakim PTUN juga telah memerintahkan kepada Menkumham untuk menunda pelaksanaan SK menkumham yang sahkan kubu Agung Laksono sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Sementara majelis hakim juga melarang Menkumham membuat Surat Keputusan lain,sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan yang ditetapkan ditunda pelaksanaannya, “Majelis menegaskan bhw putusan pengadilan adalah hukum dan semua pihak wajib mentaati putusan tsb” tulisnya.
Lanjut Yusril kepengurusan DPP Golkar,sehingga dengan putusan penundaan ini,Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apapun juga,termasuk melakukan pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR,yang rencananya akan diparipurnakan besokungkap Yusril.(Uli).
