Spirit Kodam VII/Wrb.Com.- Kegiatan Sosialisasi penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kab. Minahasa, Rabu (11/3) di Gedung Pusat Kegiatan GPDI Tondano Minahasa, Sulut.
Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Sosialisasi diikuti ± 200 orang, diantaranya TNI (Babinsa), Polri (Babinkamtibmas) dan pemerintah daerah Camat dan Lurah serta kepala Desa Se Kab. Minahasa.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa, Drs. Yantje W.Sajow dalam sambutannya, mengatakan, himbauan kepada masyarakat Minahasa untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Minahasa, mengharapkan keikutsertaan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk peran aktif membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Minahasa.
Kapolres AKBP Ronal R. Romondor, I.Ik, dalam sambutannya mengatakan, mengharapkan dan Babinminkamtibmas untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang ada di masyarakat, dan minta kepada pemerintah untuk memberi pembekalan keterampilan terhadap pemuda yang pengangguran agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengurangi permasalahan di Minahasa.
Juga Dandim 1302/Minahasa, Letkol Kav Teguh Heri Susanto, SE.,MM, berkesempatan, menyampaikan bahwa Kamtibmas di Minahasa sekarang ini menurun, salah satu penyebabnya adalah masalah kecemburuan, dan menegaskan kepada Babinsa, Babinkamtibmas dan pemerintah Kecamatan, serta Desa untuk peduli terhadap masalah dan harus lapor aparat harus mengetahui apa yang terjadi di masyarakat.
Demikian pula, dikatakan Kajari Minahasa, Talihoran, SH.,M.H , bahwa aparat harus pintar di dalam menyelesaikan suatu masalah di masyarakat dan menghimbau untuk mencegah permasalahan itu sebelum terjadi, aparat keamanan maupun aparat pemerintah untuk bersikap netral dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
Asisten I Drs. Denny Mangala, M.Si dalam sambutannya, juga mengatakan, pemerintah kab. Minahasaa telah berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan patroli gabungan yang dinamakan patroli terpadu, patroli ini dilaksanakan di malam hari.
Pemerintah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim untuk membatasi ijin keramaian sampai pkl.23.00 Wita, karena permasalahan sering terjadi diatas pkl.24.00 Wita. Pemerintah juga memerintahkan kepada semua Desa dan kelurahan untuk mengaktifkan Pos Kamling karena apabila terjadi masalah cepat diketahui.
Pemerintah akan melaksanakan sweeping minuman keras karean kriminilitas yang terjadi di Minahasa rata-rata diakibatkan oleh MIRAS.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar, akan dibagikan kepada setiap desa dan diharapkan agar tidak disalah gunakan, Camat harus mengecek penggunaan anggaran tersebut.(Rusli).Sumber Berita Pendam Kodam VII/Wrb.
