%2BPusat%2C.jpg "Nasib Honorer K2 di Gantung,Pansus DPRD Malah Bungkam")
%2BPusat%2C.jpg "Nasib Honorer K2 di Gantung,Pansus DPRD Malah Bungkam")
%2BPusat%2C.jpg)
Spirit Pangkep.Com.- Nasib Honorer K2 Pangkep kembali terkatung-katung setelah beberapa waktu sempat menggugurkan 464 dari 644 Honorer yang lulus versi Badan Kepegawaian Nasionaal (BKN) Pusat,
pasalnya 198 Honorer K2 yang telah mendapat Surat Pertangungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Bupati Pangkep kini pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya ditanggukan oleh Pemda Kabupaten Pangkep.
Alasan Penundaan itu karena adanya gejolak yang terjadi pada pengangkatan honorer,sebanyak 464 honorer yang tak lulus verifikasi tahap dua dari 662 lulus tes terus melakukan protes pada tahapan verifikasi lalu.Karena menganggap pengusulan honorer K2 yang 198 Orang tersebut justru tidak bersyarat.
Sementara " Plt Kepala BKD Pangkep,Ansharullah "saat dikonfirmasi membenarkan hal itu dan menurutnya untuk sementara penerbitan NIP untuk 198 Honorer K2 yang telah memperoleh SPTJM dari Bupati ditangguhkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Dan merupakan anjuran Bupati Pangkep H.Syamsuddin Andi Hamid, SE “Penangguhan tanpa batas waktu. Hal itu pun anjuran pak bupati karena mencegah terjadinya konflik.
Penangguhan pun sudah diketahui BKN dan disetujui,” demikian Ansharullah, Selasa 17 Maret lalu.
Ansarullah juga meminta kepada 198 Honorer K2 yang sudah lulus sementara untuk bersabar sembari menunggu Undang-undang Aparatur sipil Negara (ASN) yang baru.
Sementara “Terkait hal itu kita sudah umumkan, kami berharap Honorer yang lulus untuk sementara bersabar dulu,hingga ada solusi penyelesaian kisruh yang terjadi, sambil menunggu undang-undang ASN yang baru,”tambahanya.
Menurut Panitia khusus (Pensur) Honorer K2 DPRD Pangkep yang bekerja kurang lebih dua bulan belum bersedia memberikan pernyataan. Rekomendasi dewan yang dihasilkan masih sembunyikan.
Meski telah menghasilkan rekomendasi perihal Honorer K2 dari Pansus DPRD pangkep namun Ketua Pansus K2, Andi Ridha kukuh enggan membuka hasil rekomendasinya.
Dan belum berkenan mempublikasikan padahal sebelumnya saat wacana Pembentukan Pansus sampai pada rapat pansus justru DPRD lah,yang intens menghubungi wartawan untuk di publikasikan.
“Hasilnya sudah ada, tapi belum bisa dibuka ke publik. Nanti. Rekomendasinya juga sudah saya serahkan ke ketua DPRD, silakan ke sana,” pinta politikusi Partai Demokrat itu.
Ditambahkan Komite Komunitas Demokrasi Pangkep melalui sekertaris Jendral (Sekjend)nya Syahrul Syaf meminta kepada Pansus DPRD Pangkep untuk bekerja Transparan baik Pansus Honorer K2, Pansus Pertambangan dan Pansus Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah
“Apapun Hasilnya dari Rapat dan Investigasi Pansus Harus di publikasikan secara real kepada Masyarakat Pangkep, jangan malah disembunyika. Bukankah saat pembentukan Pansus mengatas namakan Rakyat jadi hasilnya harus diketahui rakyat pangkep,tegasnya,(Jml-Rs).
