SPIRIT NEWS.COM.- Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid mengungkapkan pelaku pemalsuan mandat penyelenggaraan Munas Golkar di Ancol, Jakarta diiming-imingi sejumlah uang.
Pemalsuan itu, menurut Nurdin dilakukan oleh Sekretaris Golkar Provinsi Banten yang memalsukan tanda tangan Ketua Golkar Pandeglang, Banten.
"Jadi yang memalsukan itu dari Sekretaris Golkar Provinsi Banten. Yang dipalsukan adalah tanda tangan Ketua Golkar Pandeglang," kata Nurdin, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2015).
Menurut Nurdin bukti pemalsuan tersebut diperkuat dengan pernyataan saksi yang mengaku telah melakukan manipulasi yang diiming-imingi sejumlah uang dari Golkar versi Munas Ancol untuk melakukan hal tersebut.
"Kenapa mau memalsukan, karena dia dijanjikan Rp500 juta, tetapi yang dia terima cuma Rp100 juta. Nah, kemudian dipotong lagi oleh penghubungnya itu," ucap Nurdin.
Mantan Kepala Bulog itu juga menyebut adanya tindakan pemalsuan mandat yang tidak hanya terjadi di Pandeglang, Banten, tetapi juga terjadi di hampir 80 persen DPD I Golkar.
Menurut Nurdin, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terungkap adanya pihak yang memang memanipulasi tanda tangan, tetapi ada juga pihak tak berwenang yang justru membubuhkan tanda tangannya di atas surat mandat sebagai syarat penyelenggaraan Munas Ancol.
"Artinya ada yang memang dipalsukan tanda tangannya ada yang memang tidak berwenang menandatangani surat itu," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Munas Bali, Idrus Marham melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan pengurus Partai Golkar kubu Munas Ancol atau yang dipimpin Agung Laksono.
Didampingi Nurdin Halid saat itu, Idrus melaporkan adanya kejanggalan dalam surat mandat penunjukkan Agung Laksono sebagai ketua umum.(*).
